Mendagri sebut banding jaksa hambat Djarot dilantik jadi gubernur

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih menunggu keputusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum melantik Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki T Purnama alias Ahok. Sebab hingga saat ini, Kejaksaan ngotot mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Utara yang memvonis Ahok 2 tahun penjara.

"Jangan sampai Pak Ahok sudah menerima (putusan Pengadilan) tapi jaksanya belum menerima. Justru (ini) akan menghambat proses jabatan definitif wagub menjadi gubernur," kata Tjahjo di Kantor BPK, Jakarta, Senin (29/5).

Tjahjo mengaku semalam telah bertemu dengan Jaksa Agung Prasetyo terkait rencana pengajuan banding kejaksaan atas putusan PN Jakarta Utara. Namun Tjahjo mengaku belum menemukan titik terang soal lanjut atau tidaknya banding Ahok oleh Kejaksaan.

"Saya semalam sudah ketemu dengan Pak Jaksa Agung untuk minta kepastian ya atau tidak," ucapnya.

Meskipun Ahok pada 23 Mei lalu telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, namun Tjahjo tetap menunggu keputusan Jaksa terkait pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

"Bandingnya kan banding apa? Banding minta diperberat atau banding banding minta diperingan? Kan belum tahu, kita tunggu saja," kata Tjahjo.

Hingga kini, Tjahjo pun mengaku belum menerima surat permohonan pengunduran diri dari Ahok yang disampaikan DPRD. Dia mengatakan surat tersebut belum sampai di mejanya lantaran belum ada sidang paripurna di DPRD dan masih menunggu keputusan dari kejaksaan.

"(Surat dari DPRD ) belum ada , mungkin DPRD nunggu dari jaksa juga," singkatnya.

Sebelumnya diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas banding Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus penistaan agama. 5 Majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani kasus Ahok terdiri dari ketua dan anggota majelis hakim.

Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Johanes Suhadi membenarkan telah ditunjuknya majelis hakim untuk kasus Ahok. Menurutnya, majelis hakim diketuai Imam Sungudi dan Elang Prakoso Wibowo, Daniel D Pairunan, I Nyoman Sutama, dan Achmad Yusak sebagai anggota majelis hakim.

"Sudah ditunjuk majelis hakim, diketuai Pak Imam Sungudi dengan anggota-anggotanya. Selanjutnya majelis hakim ini nanti mempelajari dan membaca berkas-berkas," kata Johanes saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (27/5).