Mendagri Sebut Daerah Kekurangan Alat Kesehatan Hadapi Corona

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap sejumlah kekurangan dan jenis kategori kebutuhan alat kesehatan untuk penanggulangan Covid-19. Kekurangan alat kesehatan ini terjadi di seluruh kabupaten/kota Indonesia.

"Provinsi NTT, misalnya kekurangan 17 juta liter disinfektan berisi chlorine, sementara Sumsel butuh 250 juta masker biasa dan DIY membutuhkan 3,2 juta alat pelindung diri (APD)," katanya di Jakarta, Selasa (7/4).

Menurutnya, sebenarnya banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti usaha konveksi rumahan, yang bisa dimobilisasi untuk memproduksi serta memenuhi kebutuhan APD di Indonesia.

Untuk itu, tim Kementerian Dalam Negeri telah mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi mereka di dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Tito mengatakan, pihaknya juga telah melakukan pendataan awal secara bottom-up mengenai kebutuhan dan ketersediaan sembilan bahan pokok di seluruh daerah.

Semua itu disampaikan Mendagri saat menggelar video telekonferensi bersama seluruh bupati, wali kota, dan sekretaris daerah se-Indonesia dengan asosiasi dunia usaha, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Kegiatan itu juga dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seperti dilansir dari Antara, telekonferensi itu bertujuan untuk membangun diskusi tripartit antara pusat, daerah, dan dunia usaha di dalam menyatukan langkah dan pergerakan dalam menghadapi krisis Covid-19.

Diskusi difokuskan pada isu strategis menjamin ketersediaan sarana alat kesehatan di daerah yang berhubungan dengan Covid-19 serta ketersediaan kebutuhan mendasar, termasuk pangan, guna mengantisipasi dampak Corona di seluruh daerah.

"Dengan membangun komunikasi dan tukar-menukar data antara asosiasi perusahaan dan pemerintah daerah, di atas mekanisme permintaan dan penawaran (supply and demand), kami berharap kita dapat mengerahkan semua kekuatan kita untuk mengatasi masalah penanggulangan Covid-19 ini," ujar mantan Kapolri itu.

Lewat diskusi tersebut, Tito ingin membangun sinergi agar dunia usaha dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

"Diskusi seperti ini perlu dilakukan secara teratur agar sinergi dan kesatuan gerak langkah antara pemerintah, khususnya kabupaten/kota dan dunia usaha untuk bersatu menghadapi Covid-19," tutupnya.