Follow
Mendagri sebut implementasi dana Otsus Papua terkendala di geografis & adat
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah tepat sasaran. Menurut politikus PDIP ini, penyaluran dana Otsus untuk Papua selama ini tidak ada penyelewengan.
Tjahjo membantah wabah campak yang melanda wilayah Asmat, Papua, disebabkan ketidaktepatan penyaluran dana.
"Tidak, semua tepat sasaran termasuk dana kesehatan ada alokasinya, pokoknya skala prioritas di Papua tadi kesehatan, pendidikan misalnya," kata Tjahjo di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).
-
Bagaimana Pasuruan ingin tingkatkan tata kelola keuangan? Gus Ipul juga berharap pada masa yang akan datang, tata kelola keuangan daerah di Pemkot Pasuruan semakin menuju arah peningkatan yang lebih baik.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kapan Kementan melakukan peninjauan Opla di Banyuasin? 'Hari ini kami meninjau langsung kegiatan Opla yang dilakukan di Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan berupa normalisasi saluran maulun pendalaman saluran sekaligus pembuatan tanggul maulun peninggian tanggul.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial, seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Gimana cara Kemenkeu bantu Jagoan Banyuwangi? 'Kami akan mengenalkan teman-teman Jagoan Banyuwangi dengan ekosistem keuangan yang lebih luas di antaranya Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LSP), serta instansi terkait seperti Bea Cukai, dan sebagainya,' terang Adi.
-
Bagaimana Desa Sukojati mengelola keuangannya? 'Misalnya dalam pembayaran pajak, kami tidak selalu tepat waktu. Intinya dari sisi pengalokasian, belanja, hingga penatausahaannya kami selalu berusaha tepat waktu,' kata Untung.
Tjahjo mengaku ada persoalan dalam mengimplementasikan dana Otsus. Faktor tersebut adalah geografis dan adat masyarakat.
"Soal implementasi ke bawah belum optimal tadi, ada kendala geografis, kendala adat," kata dia.
Tjahjo menuturkan, dana Otsus memang setiap tahunnya akan dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia percaya selama ini, perangkat daerah telah menjalankan sebagaimana mestinya dana Otsus itu digunakan.
"Secara prinsip evaluasi kami, masing-masing daerah ada skala prioritas," tutup Tjahjo.
Sebelumnya, Menteri Sosial Idrus Marham menyebutkan ada usulan evaluasi pemanfaatan dana Otsus Papua, ketika rapat koordinasi antar kementerian dipimpin oleh Menko PMK. Hal ini melihat terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah campak di Asmat, Papua.
"Ada juga pikiran dan ada banyak evaluasi tentang pemanfaatan dana Otsus yang cukup besar. Itu terakhir kalau enggak salah ada 8 triliun lebih. Dengan rincian untuk Papua 5, sekian Triliun dan Papua Barat 2 sekian," ungkapnya saat rapat di komisi VIII, Selasa (30/1).
Sependapat, Menko PMK Puan Maharani, meminta pihak Kemendagri mengevaluasi dana Otsus. Menurutnya, dana Otsus cukup untuk mengelola masalah di Papua.
"Itu sangat besar sekali seharusnya cukup untuk bisa ikut mengelola pelaksanaan pemerintahan dan kesejahteraan yang ada di sana," ujarnya, Rabu (31/1).
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi karena pihak swasta dalam daerah tersebut bergeliat dan hidup.
Baca Selengkapnya
Bamsoet menilai salah satu cara penyelesaian persoalan KKB melalui pendekatan budaya dan kesejahteraan.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono mengatakan, tantangan terbesar dalam pengelolaan SDA adalah masalah deforestasi.
Baca Selengkapnya
Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Belakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal kelaparan dan kekeringan yang terjadi di Papua pada Kamis (3/8).
Baca Selengkapnya
Menurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.
Baca Selengkapnya
Pemkot Tarakan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Baca Selengkapnya
Asal memberi izin kelola tambang ke Ormas yang tidak memiliki kompetensi bisa merugikan sumber daya alam.
Baca Selengkapnya
Dari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.
Baca Selengkapnya