Mendagri Sebut Tak Masuk Akal Server KPU Disetting Menangkan Jokowi-Ma'ruf
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, tak masuk akal tuduhan jika server Komisi Pemilihan Umum (KPU) disetting memenangkan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal itu dikatakan usai menghadiri pelantikan 204 anggota Tim Pengawas Daerah (TPD) di Hotel Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4).
Mendagri mengapresiasi langkah cepat KPU merespons tudingan itu dengan melaporkan kepada pihak berwajib. Sehingga bisa diusut tuntas. Mendagri juga yakin aparat kepolisian dapat mengungkap dan menangkap pelaku penyebar hoaks tersebut.
"Saya kira itu berita yang tidak masuk akal. Kalau ada berita hoaks, berita sekecil apapun berita itu, harus segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat," kata Tjahjo.
-
Apa yang dimaksud dengan integritas pemilu? Integritas pemilu merujuk pada keadaan di mana proses pemilihan umum dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan tanpa adanya intervensi yang merugikan.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana pemilu bisa memastikan legitimasi politik? Salah satu fungsi utama pemilu sebagai sarana untuk menghasilkan legitimasi politik bagi para pemimpin dan pemerintah. Dengan adanya pemilu, para pemimpin yang terpilih dapat secara sah dan demokratis memegang kekuasaan.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Bagaimana integritas pemilu diukur? Integritas pemilu dapat diukur melalui sejumlah parameter atau indikator yang mencerminkan kualitas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan umum.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
Mendagri menuturkan, legitimasi penyelenggara pemilu tidak perlu diragukan lagi. Bahkan dia menjamin KPU dan Bawaslu tidak melanggar norma dan aturan perundang-undangan.
"Karena seluruh penyelenggaraan pemilu diatur dalam UU, diawasi semua pihak, oleh elemen masyarakat, timses. Yakin lah KPU dan Bawaslu melakukan tugas sesuai dengan aturan UU, termasuk pemerintah meyakini tidak ada satu titik koma pun uu yang dilanggar KPU dan Panwas," tegasnya.
Tjahjo melihat, berita hoaks yang menyerang KPU sebagai bagian dari mendelegitimasi penyelenggara Pemilu. Dia ingin agar masyarakat dan seluruh peserta pemilu baik orang maupun parpol dapat percaya dengan penyelenggara pemilu.
"Yang punya hak pilih khususnya, timses capres-cawapres, parpol, percayalah pada KPU kalau tidak, akan menggadaikan harga diri dan kehormatannya sebagai penyelenggara negara yang sudah diputuskan sesuai dengan UU," ucapnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyambangi Kantor Bareskrim Siber Polri, Jakarta Selatan. Bersama tujuh komisioner lainnya, mereka melaporkan tiga akun sosial media yang berisikan video yang akhirnya viral terkait isu server KPU diatur untuk memenangkan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Arief mengaku menyerahkan salah satu alat bukti berupa rekaman video yang viral itu. Meski begitu, dia enggan membeberkan platform media sosial apa saja dari ketiganya.
"Yang kami laporkan ada akun-akun yang digunakan untuk menyebar video tersebut dan video itu sendiri kami sampaikan di dalamnya ada beberapa orang yang saya tidak tahu siapa dia, tetapi menyampaikan informasi yang tidak benar terkait dengan KPU," jelas Arief.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyerahkan kesimpulan terkait sengketa Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaBerdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, posisi DKPP sebagai penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi bersama KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKPU mengaku tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang hadir waktu pencoblosan Pemilu.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaMK diharapkan berani mengadili persoalan sengketa hasil pemilu yang disebabkan pelanggaran secara TSM.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaTodung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca SelengkapnyaGanjar-Mahfud meminta seluruh pendukung dan masyarakat untuk mengawal terus proses rekapitulasi
Baca SelengkapnyaRekapitulasi KPU pasangan Prabowo-Gibran menang telak dengan dua digit ketimbang pesaingnya Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Jatim.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaSaldi Isra paparkan alasan kenapa harus ada pemungutan suara ulang di beberapa wilayah
Baca Selengkapnya