Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri Sebut Tak Masuk Akal Server KPU Disetting Menangkan Jokowi-Ma'ruf

Mendagri Sebut Tak Masuk Akal Server KPU Disetting Menangkan Jokowi-Ma'ruf Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan materi dalam Kuliah Umum mahasiswa SI, S2, dan S3 Sekolah Tinggi I. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, tak masuk akal tuduhan jika server Komisi Pemilihan Umum (KPU) disetting memenangkan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal itu dikatakan usai menghadiri pelantikan 204 anggota Tim Pengawas Daerah (TPD) di Hotel Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4).

Mendagri mengapresiasi langkah cepat KPU merespons tudingan itu dengan melaporkan kepada pihak berwajib. Sehingga bisa diusut tuntas. Mendagri juga yakin aparat kepolisian dapat mengungkap dan menangkap pelaku penyebar hoaks tersebut.

"Saya kira itu berita yang tidak masuk akal. Kalau ada berita hoaks, berita sekecil apapun berita itu, harus segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat," kata Tjahjo.

Mendagri menuturkan, legitimasi penyelenggara pemilu tidak perlu diragukan lagi. Bahkan dia menjamin KPU dan Bawaslu tidak melanggar norma dan aturan perundang-undangan.

"Karena seluruh penyelenggaraan pemilu diatur dalam UU, diawasi semua pihak, oleh elemen masyarakat, timses. Yakin lah KPU dan Bawaslu melakukan tugas sesuai dengan aturan UU, termasuk pemerintah meyakini tidak ada satu titik koma pun uu yang dilanggar KPU dan Panwas," tegasnya.

Tjahjo melihat, berita hoaks yang menyerang KPU sebagai bagian dari mendelegitimasi penyelenggara Pemilu. Dia ingin agar masyarakat dan seluruh peserta pemilu baik orang maupun parpol dapat percaya dengan penyelenggara pemilu.

"Yang punya hak pilih khususnya, timses capres-cawapres, parpol, percayalah pada KPU kalau tidak, akan menggadaikan harga diri dan kehormatannya sebagai penyelenggara negara yang sudah diputuskan sesuai dengan UU," ucapnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyambangi Kantor Bareskrim Siber Polri, Jakarta Selatan. Bersama tujuh komisioner lainnya, mereka melaporkan tiga akun sosial media yang berisikan video yang akhirnya viral terkait isu server KPU diatur untuk memenangkan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Arief mengaku menyerahkan salah satu alat bukti berupa rekaman video yang viral itu. Meski begitu, dia enggan membeberkan platform media sosial apa saja dari ketiganya.

"Yang kami laporkan ada akun-akun yang digunakan untuk menyebar video tersebut dan video itu sendiri kami sampaikan di dalamnya ada beberapa orang yang saya tidak tahu siapa dia, tetapi menyampaikan informasi yang tidak benar terkait dengan KPU," jelas Arief.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Fakta KPU Bawa Bukti Baru, Tegas Tudingan Anies Ganjar Tak Terbukti
VIDEO: Fakta KPU Bawa Bukti Baru, Tegas Tudingan Anies Ganjar Tak Terbukti

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyerahkan kesimpulan terkait sengketa Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Jateng: Penyelenggara Pemilu Dituntut Selalu Menjaga Integritas
Pj Gubernur Jateng: Penyelenggara Pemilu Dituntut Selalu Menjaga Integritas

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, posisi DKPP sebagai penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi bersama KPU dan Bawaslu.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Tak Mematok Suara Paslon dan Partai Peserta Pemilu 2024
KPU Pastikan Tak Mematok Suara Paslon dan Partai Peserta Pemilu 2024

KPU mengaku tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang hadir waktu pencoblosan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemerintah Siap Dukung MK Mengawal Pemilu 2024
Jokowi: Pemerintah Siap Dukung MK Mengawal Pemilu 2024

Kepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Ganjar: MK Benteng Terakhir Penjaga Demokrasi
Ganjar: MK Benteng Terakhir Penjaga Demokrasi

MK diharapkan berani mengadili persoalan sengketa hasil pemilu yang disebabkan pelanggaran secara TSM.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu

Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
TKD Ganjar-Mahfud Sebut Megawati Dukung Hak Angket Pemilu Bukan untuk Memakzulkan Jokowi
TKD Ganjar-Mahfud Sebut Megawati Dukung Hak Angket Pemilu Bukan untuk Memakzulkan Jokowi

Todung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Kumpulkan Bukti Dugaan Kecurangan, Ajak Rakyat Kawal Rekapitulasi KPU
TPN Ganjar-Mahfud Kumpulkan Bukti Dugaan Kecurangan, Ajak Rakyat Kawal Rekapitulasi KPU

Ganjar-Mahfud meminta seluruh pendukung dan masyarakat untuk mengawal terus proses rekapitulasi

Baca Selengkapnya
Tolak Tanda Tangan Hasil Pleno di Jatim, Saksi Anies-Muhaimin Ungkap Ada Kecurangan ASN dan Perangkat Desa
Tolak Tanda Tangan Hasil Pleno di Jatim, Saksi Anies-Muhaimin Ungkap Ada Kecurangan ASN dan Perangkat Desa

Rekapitulasi KPU pasangan Prabowo-Gibran menang telak dengan dua digit ketimbang pesaingnya Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Jatim.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Saldi Isra: Pj Kepala Daerah Tidak Netral, Pemilu Tak Jujur, Harusnya Ada Pemilu Ulang
Hakim MK Saldi Isra: Pj Kepala Daerah Tidak Netral, Pemilu Tak Jujur, Harusnya Ada Pemilu Ulang

Saldi Isra paparkan alasan kenapa harus ada pemungutan suara ulang di beberapa wilayah

Baca Selengkapnya