Mendagri sebut warga ber-KTP ganda punya niat tidak bagus

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menuturkan warga negara yang memiliki KTP ganda memiliki niat tidak bagus. Dia mencontohkan kasus Aisyah, warga negara Indonesia yang terkena kasus pembunuhan adik ipar Pimpinan Korea Utara di Malaysia. Perempuan ini memiliki dua KTP dengan alamat berbeda.

"Warga negara Indonesia ini niatnya sudah tidak bagus. Dia punya dua KTP, satu beralamat di Banten dan satunya lagi di Jakarta dengan menggunakan nama Aisyah dan Isyiah. Padahal sidik jari dan biometriknya sama," kata Tjahjo Kumolo di depan ratusan peserta Musrembang Provinsi Sulsel di Grand Clarion Makassar, Senin (20/3).

Contoh lain, kata politikus PDIP ini, Kapolri Tito Karnavian saat masih menjabat Kapolda Metro Jaya pernah membongkar kasus satu orang warga Indonesia yang memiliki 169 e-KTP dan semuanya asli. Kerjanya itu adalah membobol ATM dan perbankan.

"Sidik jari dan biometriknya juga sama. Hanya nama yang dibolak-balik, ada yang pakai alias. Ada juga yang pakai kacamata, jenggot, pakai kumis. Ada yang tertulis menikah dan lajang. Ini yang mulai kita tertibkan," katanya.

Dia menambahkan, contoh Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga ber-KTP ganda juga terjadi di Kabupaten Pangkep, Sulsel. Namanya Abdul Rahman, lahir di Pangkep tetapi juga Abd Rahman, orang yang sama, lahir di Ujung Pandang.

Contoh-contoh seperti ini, kata Tjahjo, masuk dalam 3,2 juta warga yang data kependudukannya bermasalah dan masuk dalam 4,5 juta warga negara Indonesia yang belum lakukan perekaman data kependudukannya dengan baik.

Di kesempatan yang sama, Mendagri minta kepada warga yang belum melakukan perekaman akan menyegerakan perekaman data kependudukannya, memastikan apakah ada yang masih hidup atau meninggal, memastikan apakah alamatnya masih sama atau tidak. Selain itu, juga perlu disegerakan karena Pilkada dan Pemilu semakin dekat. Dia juga mengingatkan, bagi yang sudah pernah punya e-KTP tetapi tidak mendaftar kembali pasti akan ditolak.

Selain itu, Mendagri juga meminta agar cara Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang mengurusi pelayanan e-KTP dapat ditiru. "Wali Kota Surabaya memerintahkan anak buahnya door to door, habis magrib, dari rumah ke rumah mengecek warganya soal e-KTP. Jika semua daerah berinisiatif yang sama, maka saya kira masalah ini akan selesai dengan baik," pungkasnya.