Mendagri serahkan nama calon Pansel KPU & Bawaslu ke Presiden
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, telah menyerahkan nama-nama calon Panitia Seleksi Pemilihan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Presiden Joko Widodo. Ketua Pansel terpilih akan menyaring nama-nama Komisioner KPU dan Bawaslu untuk menggantikan Komisioner lama yang akan habis masa jabatannya pada 11 April 2017.
"Sekarang sedang dipilih oleh Mensesneg kira-kira figur siapa yang tepat dan cocok untuk menjadi Ketua Panselnya," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/8).
Tjahjo menjelaskan pada periode lalu Ketua Pansel dijabat oleh Mendagri. Namun, ia tahu diri menolak didapuk sebagai Ketua Pansel karena ia berlatar belakang partai politik yang ditakutkan akan menimbulkan keributan.
-
Kenapa Kolonel Bambang menolak jadi jenderal? Bambang menolak menerima begitu saja pangkat jenderal dari presiden, tanpa prosedur yang berlaku. Itu justru akan membuatnya dicemooh oleh sesama perwira dan merusak sistem yang berlaku.
-
Siapa yang menolak jadi jenderal? Bambang Widjanarko adalah Seorang Perwira KKO, kini Marinir TNI AL Dia menjadi ajudan presiden Sukarno tahun 1960-1967.
-
Kenapa Kaltim dianggap rawan keributan dalam Pemilu 2024? Berdasarkan data yang diperoleh, Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu yang memperlihatkan lima wilayah yang berpotensi memiliki tingkat kerawanan tinggi menjelang pemilu serentak 2024. Wilayah-wilayah tersebut antara lain DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Kenapa Bahlil tidak pantas jadi ketua umum Golkar? “Masa bukan kader Golkar mengaku siap menjadi ketua umum. Malu dong.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
"Lima tahun lalu ketua panselnya adalah Mendagri sendiri. Sebaiknya tidak Mendagri. Mendagri dari partai politik nanti ribut lagi, kita pilih figur yang bener-bener bersih, bisa diterima oleh seluruh masyarakat."
Komisioner KPU saat ini adalah Ketua dijabat oleh Juri Ardiantoro dan anggota masing-masing Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar Nafis Gumay. Juri menjadi Ketua KPU mulai 18 Juli 2016 menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia pada 7 Juli 2016.
Bawaslu saat ini dipimpin oleh Muhammad dengan empat anggota yakni Nasrullah, Daniel Zuchron, Endang Wihdatiningtyas dan Nelson Simanjuntak.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca SelengkapnyaAkun X Kemhan diretas menuliskan tagar Prabowo-Gibran2024
Baca SelengkapnyaGanjar mencontohkan saat kampanye akbar, Wali Kota Makassar tidak bisa hadir meski kader PDIP.
Baca SelengkapnyaSeluruh ketua DPD Golkar menolak Munaslub untuk melengserkan Airlangga dari jabatan Ketum partai.
Baca SelengkapnyaKomandanTe bagian dari strategi pemenangan elektoral terpimpin secara gotong royong yang bertumpu pada mesin partai untuk memenangkan PDIP di Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaMenurut Sangap, Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi memajukan dan mensejaherakan rakyat.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaLaporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua
Baca SelengkapnyaSekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menyesalkan keputusan Bawaslu dan KPU terkait dengan penetapan caleg terpilih meski sudah dipecat oleh partai.
Baca SelengkapnyaMantan Hakim MK Aswanto mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan hakim MK terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari kaca mata sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku, selalu menghormati seluruh keputusan masing-masing partai politik.
Baca Selengkapnya