Mendagri: Server KTP di negara mana simpang siur, negara A dan B
Merdeka.com - Sejumlah masalah terus muncul ke permukaan terkait proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Teranyar, beredar kabar server dari proyek bernilai triliunan itu berada di luar negeri.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku masih akan menelusuri lebih jauh soal negara penyimpan server tersebut.
"Sekarang masih simpang siur, negara A dan B," kata Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11).
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang mengklaim meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Dimana hoaks tentang Kominfo beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Siapa kader PDIP yang digeledah rumahnya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang anggota DPRD Jawa Timur bernama Mahfud dari Fraksi PDIP.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
Menurutnya, server e-KTP lazimnya ada di Indonesia sebagai negara penerbit. Karena itulah dia meminta proyek eKTP dihentikan sementara sampai Januari 2015.
"Ya kita lihat, harusnya servernya di negara kita. Intinya sistem data ini kita pending dulu 2 bulan untuk diupdate ada evaluasi secara menyeluruh karena data kependudukan adalah data rahasia. Negara menjamin mana hak-hak WNI maka 2 bulan kita lakukan telaah evaluasi, dilakukan semua hal dengan baik," jelasnya.
Saat ditanya lebih detil sumber info yang dia dapat mengenai keberadaan server, politikus PDIP merahasiakannya.
"Ada teman yang menyampaikan data itu," tambahnya.
Lantas apakah benar data itu palsu?
"Belum dong, mana ada orang mau ngaku. Yang penting sistemnya dulu karena perhari ini 15 ribu WNI yang mendaftar e-KTP. e-KTP kan napas kita yang penting sistemnya dulu terjamin karena menyangkut paspor, dan lain-lain," tutup pria berkacamata ini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca SelengkapnyaBudi Ari sempat diberondong pertanyaan namun enggan meladeni.
Baca SelengkapnyaMenurut Yudistira, tidak mungkin mengganti server dalam waktu singkat dan memindahkannya ke negara lain.
Baca SelengkapnyaMahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi
Baca SelengkapnyaBudi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya
Baca Selengkapnyaenko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca SelengkapnyaData pemilih bocor diduga usai diretas oleh hacker Jimbo.
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca SelengkapnyaMengenai apakah sudah ada tersangka yang diperiksa, Himawan tidak menjawab dengan jelas.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.
Baca Selengkapnya