Mendagri soal Usulan DPRD DKI Tambah Staf Ahli: Boleh Saja

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi terkait usulan DPRD DKI Jakarta akan akan menyiapkan tenaga ahli. Rencana penambahan tersebut bertujuan untuk mengkaji berbagai persoalan di ibu kota.

"DPR RI aja punya tiga sampai empat (Staf ahli), boleh saja, namanya staf ahli boleh," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).

Menurut dia, sah saja APBD digunakan untuk menggaji tenaga ahli. Namun hal itu juga perlu dilihat dari kemampuan keuangan daerah masing-masing.

"Sekretaris pribadi yang dibiayai oleh anggota juga boleh, ya sebagian yang dianggarkan APBD boleh juga sah-sah saja, tergantung kemampuan daerah," ungkap Tjahjo.

Untuk diketahui, anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhaimi mengungkapkan, tenaga ahli akan membantu anggota DPRD DKI baru.

"Saya setuju. Karena kami membahas APBD senilai Rp 90 triliun, dan itu membutuhkan tenaga ahli yang mendukung kami untuk membahas lebih detil. Kan latar belakang anggota dewan beda-beda," ujarnya.

Pasalnya, kata dia, tidak semua anggota dewan yang baru terpilih menguasai latar belakang pembahasan APBD dan politik dalam waktu satu tahun. Karenanya, Suhaimi menambahkan, mereka perlu pembekalan dan staf ahli yang mendampingi mereka.

"Seperti DPR pusat itu kan banyak (staf ahlinya) kami berharap juga di DPRD, supaya kami bisa membahas, mengemban tugas kami agar lebih kuat. Itu perlu support dan perlu memang dibantu oleh APBD," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Selama ini, dia mengungkapkan, tenaga ahli dibiayai sendiri oleh masing-masing anggota dewan maupun fraksi. Di fraksinya, ada empat staf ahli yang bertugas sebagai pengelola media atau humas, pendamping pembuatan pandangan umum fraksi, tim advokasi kesehatan dan hukum.

Jika nanti dibiayai dari APBD, maka staf ahli yang direkrut tetap harus memenuhi kriteria, jangan sampai dipilih karena kedekatan hubungan. Dan juga sesuai dengan komisi tempat anggota DPRD tersebut bekerja.