Mendagri Tak Bisa Beri Sanksi Kepala Daerah ke Luar Negeri Saat Bencana Karhutla
Merdeka.com - Sejumlah kepala daerah menjadi sorotan karena memilih pergi ke luar negeri dan meninggalkan daerahnya yang tengah dilanda bencana kebakaran hutan dan kabut asap. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga menyentil kepala daerah yang tidak peka terhadap bencana ini.
Dari catatan yang ada, saat kabut asap pekat menyelimuti Kota Pekanbaru dengan kondisi udara berbahaya, Wali Kota Pekanbaru Firdaus justru pergi ke Kanada. Firdaus berada di sana sejak 16 hingga 21 September 2019.
Tidak hanya Firdaus, sebelumnya Gubernur Riau Syamsuar juga berangkat ke Thailand untuk kegiatan selama 3 hari. Terhitung sejak 10 hingga 13 September 2019.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan? Penyelidikan mengenai satu di antara faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru.
-
Mengapa kebakaran hutan menjadi isu penting? Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di pulau Sumatra dan Kalimantan.Bahkan sampai menimbulkan bencana kabut asap yang bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi.
-
Kenapa hutan di Klaten terbakar? AR berusaha melepas kail namun gagal. Ia pun kemudian membakar alang-alang di sekitar kail yang tersangkut agar kail mudah diambil. Namun pelaku lupa mematikan api sehingga api menyebar cepat dan menyebabkan hutan terbakar.
-
Kenapa penebangan hutan bahaya? Sebagaimana kita tahu, pohon atau tumbuhan berperan penting untuk meresap air yang jatuh ke tanah. Jika terjadi penebangan pohon besar-besaran, dapat berpotensi jadi penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor.
-
Bagaimana cuaca panas ekstrem memicu kebakaran hutan? Cuaca panas ekstrem dapat memicu percikan apik di area hutan, kemudian semakin menyebar dan menyebabkan kebarakan dalam skala besar.
-
Bagaimana Kementerian LHK memperkuat hutan karbon? Langkah ini juga upaya menurunkan gas rumah kaca hingga 30 persen sesuai dengan progam Aspirasi Keberlanjutan Astra 2030.
Imbauan agar kepala daerah tidak bepergian dan fokus pada penanganan kebakaran hutan sudah dilayangkan Kementerian Dalam Negeri. Namun tetap saja ada yang membandel. Pemerintah pusat tidak berdaya. Tak bisa memberikan sanksi berat.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hanya bisa memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang terjadi. Itupun untuk kasus tertentu. Utamanya yang berhubungan dengan kasus hukum.
"Sanksi itu tidak ada. Kita tidak bisa memberikan sanksi, kepala daerah itu kan dipilih oleh rakyat," tutur Tjahjo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (23/9).
"Kalau untuk memecat, menegur, menurunkan pangkat itu tidak bisa, kami tidak punya kewenangan kecuali ada limpahan KPK," tegasnya.
Tjahjo menyayangkan kepala daerah yang tidak sensitif dan peka dengan kondisi daerahnya. Seharusnya mereka fokus mengatasi dan mengantisipasi kebakaran hutan.
"Pada prinsipnya kami sudah tiga kali mengirimkan radiogram, dan yang terakhir radiogram agar tidak meninggalkan tempat," kata Tjahjo.
Tjahjo menyayangkan langkah Gubernur Riau dan Wali Kota Pekanbaru yang justru memilih tetap pergi ke luar negeri saat daerahnya dilanda kebakaran hutan.
"Kalau kemarin ada kejadian yang di Riau, sangat disayangkan, harusnya punya empati dan sensitivitas, masyarakatnya lagi menderita ya ditunda kalau sekedar lihat pameran (di luar negeri)," ucapnya.
Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu melaporkan setiap pelanggaran terkait dengan Pilkada Serentak 2024 oleh kepala desa ke Kemendagri.
Baca Selengkapnya"Jangan kasih kendor bagi pelaku-pelaku kebakaran lahan baik perorangan maupun perusahaan," kata Kapolda Riau.
Baca SelengkapnyaLahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.
Baca SelengkapnyaKarhutla di Kalsel kini menjadi prioritas penanganan semua pihak
Baca SelengkapnyaPuluhan personel dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan.
Baca SelengkapnyaJenderal Dudung sebelumnya meninjau langsung proses penanganan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Jambi.
Baca Selengkapnya"Jangan sampai hal kecil seperti karhutla menyebar ke negara tetangga membuat harga diri bangsa jatuh,"
Baca SelengkapnyaDampak besar dari Karhutla pernah dialami Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku kehadirannya dalam masalah ini karena menyangkut banyak hal dalam perekonomian.
Baca SelengkapnyaTito meminta kepala daerah menyiapkan data statistik sektoral.
Baca SelengkapnyaAsap tebal karhutla ini membuat warga keculitan bernapas dan menyebabkan mata perih.
Baca Selengkapnya