Mendagri tak keberatan jika Demokrat ajukan uji materi UU Pemilu

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan dan Didi Irawadi mengunjungi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Kunjungan itu guna melakukan konsultasi terkait uji materiil (judicial review) Undang-Undang (UU)Pemilu yang baru disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu.

Mendengar adanya kunjungan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku tidak masalah jika Demokrat nantinya juga akan melakukan proses gugatan uji materiil untuk Undang-Undang Pemilu. Dia justu mengingatkan bahwa dulu Partai Demokrat dulu juga sempat setuju dengan ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20 persen.

"Ya enggak ada masalah, enggak ada masalah silakan aja. Tolong dibukalah filenya, dulu waktu Demokrat memimpin juga setuju kok 20 persen," kata Tjahjo seraya tersenyum pada awak media di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/8).

Sebelumnya diketahui, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan bahwa Demokrat sudah siap untuk membawa putusan UU Pemilu ke proses uji materiil di MK. Dia mengaku kedatangannya hari ini hanya untuk melakukan komunikasi lebih lanjut terkait rencana permohonan tersebut.

"Kami sudah siap betul maju ke Mahkamah Konstitusi dan substansinya sudah kami siapkan dari partai. Siang hari ini untuk berkomunikasi saja," ujar Sekretaris Jenderal partai Demokrat, Hinca Pandjaitan di MK Selasa (2/8).

Hinca menegaskan kedatangannya ke Mahkamah Konstitusi tidak luput dari presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Namun demikian, dia belum menyampaikan pasal-pasal yang akan diajukan sebagai uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu.

Mengingat, Mahkamah Konstitusi pernah memutus sebuah uji materi dengan nomor putusan 20/PUU-V/2007 tanggal 17 Desember 2007, ataupun mengenai etika politik yang ikut menyetujui terbentuknya suatu undang undang yang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tertanggal 18 Februari 2009.

Dari putusan tersebut, mengatur tentang partai politik yang terlibat dalam suatu pembahasan undang-undang tidak memiliki legal standing dalam pengajuan uji materi di Mahkamah Konstitusi.