Mendagri Tegur Bupati Meranti: Apapun Masalahnya Gunakan Bahasa Beretika

Merdeka.com - Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegur Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Teguran itu diberikan lantaran pernyataan Adil pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu dinilai Tito menimbulkan kegaduhan.

"Sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito dalam keterangan tertulisnya Selasa (13/12).

Teguran itu disampaikan langsung Tito usai Kemendagri memanggil Adil pada Senin (12/12) kemarin. Selain bertemu Tito, Adil juga bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.

Suhajar memberi nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik.

"Sebagai pejabat publik, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat. Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Suhajar.

Kepala Daerah Harus Menjaga Etika dan Tutur Kata

Suhajar menegaskan, seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal ini penting disadari dan dilakukan. Terlebih lagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.

"Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” tegas Suhajar.

Suhajar melanjutkan, terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda akan memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya.

"Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” Suhajar menandasi.

Sebelumnya diketahui, pernyataan Adil menuai kontroversi karena menyebut jajaran Kemenkeu dengan bahasa yang tak pantas. Hal itu dilontarkan Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai. Pernyataan itu kemudian membuat gaduh dan telah banyak diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono/Liputan6.com