Mendagri Tito Datangi Gubernur Papua Lukas Enembe

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkunjung ke Papua dan langsung diterima oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Tito diterima Lukas di Gedung Negara Jayapura untuk membahas pelaksanaan PON XX.

"Tidak boleh ada agenda lain selain PON, di mana kegiatan ini harus sukses," ujarnya.

Enembe juga menyebut pertemuan dengan mendagri uga membahas suasana keamanan di Papua saat ini.

"Dalam pertemuan dengan Mendagri tadi, kami sampaikan kondisi terkini di Papua," kata Lukas kepada Antara di Jayapura, seperti dikutip Antara, Senin (5/4).

Menurut Lukas, dirinya hanya menyampaikan terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan digelar di Papua.

Dia menjelaskan pihaknya juga meminta keamanan harus dijaga dengan baik di Papua menjelang maupun ketika pelaksanaan PON.

"Sedangkan terkait dengan kejadian sebelumnya, saya sudah sampaikan kepada Mendagri secara virtual ketika di Vanimo," katanya.

Dia menambahkan dirinya mengaku hanya menjalani pengobatan tradisional saja di Vanimo karena kondisi kesehatan yang tidak baik.

"Saya hanya berobat dan punya hak untuk ke sana dan kemari," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian tiba di Jayapura dan melakukan serangkaian kegiatan kunjungan dengan forkompimda mulai dari Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua, Uskup Agung Jayapura, Wakil Ketua Sinode GKI, Ketua MRP dan Ketua FKUB Provinsi Papua.

Kemendagri juga sempat menegur Lukas terkait kabar ia memasuki wilayah Papua New Guinea melalui jalur ilegal.

Kemendagri mengeluarkan surat bernomor 098/2081/OTDA bertanggal 1 April 2021 yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.

Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik menilai, Gubernur Lukas telah melanggar UU Pemerintahan Daerah. Sebab telah melanggar pengaturan kunjungan luar negeri baik kepentingan kedinasan atau alasan penting yang telah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

"Kementerian, dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, mengingatkan sekaligus memberikan teguran agar dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur senantiasa menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang kunjungan ke luar negeri," kata Akmal dalam surat teguran dikutip pada Minggu (4/4).

Akmal mengatakan, teguran ini diberikan untuk mengingatkan Gubernur Lukas mematuhi peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahi aturan terkait kunjungan ke luar negeri.