Mendagri Ungkap Satgas di Daerah Bakal Gunakan Metode WGS dan SGTF Deteksi Omicron

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan tiga prinsip untuk menghadapi varian baru Covid-19 Omicron. Tiga prinsip tersebut yakni menegakan protokol kesehatan (prokes), melakukan tracking dan tracing, serta mempercepat vaksinasi.

Hal itu disampaikan Mendagri usai melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi di Auditorium Pendopo Gubernur Sumatera Barat, Jumat (17/12).

"Maka kita prinsip (untuk melakukan) penegakan prokes, kemudian sekali lagi tracking dan tracing, dan yang terakhir adalah percepatan vaksinasi," kata Tito.

Tito menambahkan, Satgas Covid-19 di daerah nantinya menggunakan metode Spike Gene Target Failure (SGTF) dan juga mesin Whole Genome Sequences (WGS) untuk mengonfirmasi pasien apakah benar terkena Omicron atau bukan.

"Nanti di tiap (Satgas Covid) daerah itu ada namanya metodologi namanya SGTF, Spike Gene Target Failure, SGTF, jadi tidak harus menggunakan mesin Whole Genome Sequences, WGS," ujar dia.

Dia juga menekankan, siapa pun yang positif harus segera melakukan tracking dan tracing. Kepala daerah diminta untuk memfasilitasi hal tersebut ketika ada masyarakatnya terkonfirmasi positif Omicron. "Itulah makanya perlu siapa pun yang positif segera di tracking dan tracing, dan kemudian dites, yang positif karantina, itu tekniknya,” terangnya.

Kemudian mantan kapolri itu juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan percepatan vaksinasi. Sebab, sampai hari ini pemerintah belum mengetahui secara persis terkait karakter Omicron, misalnya terkait tingkat keparahan penularannya. Saat ini, tengah berjalan proses penelitian di Indonesia maupun dunia terkait varian tersebut.

"Makanya kita datang ke sini (Sumbar) khusus berbicara mengenai percepatan vaksinasi itu, karena beberapa kasus yang sudah divaksin yang kena Omicron tidak parah bahkan ada yang simptom-nya rendah sekali,” kata dia.

Daerah Percepat Vaksinasi

Tito meminta kepala daerah serius dalam melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Selain sebagai upaya melindungi masyarakat, hal ini juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo yang menargetkan 70 persen masyarakat telah melakukan vaksinasi dosis pertama, hingga akhir tahun 2021.

"Kita akan mengamati keseriusan dari teman-teman kepala daerah," tegas dia.

Ia juga menjelaskan alasan kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah, terutama daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah seperti Sumatera Barat. Dengan keseriusan kepala daerah, diharapkan percepatan vaksinasi dapat segera dilakukan.

"Kita berharap di akhir tahun, Sumatera Barat sudah bisa mencapai 70 persen, bisa lebih, ini memerlukan kolaborasi dengan jajaran TNI/Polri, Pak Kabinda, Pak Danlamatal, semua bergerak, dan tolong DPRD dukung," pintanya.

Terkait keseriusan ini, Tito menyayangkan, sejumlah kepala daerah yang tampak tak hadir atau diwakilkan mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi yang berlangsung di Sumatera Barat. Menurutnya, kehadiran kepala daerah atau pejabat yang dapat mengambil keputusan, sangat diperlukan dalam upaya percepatan vaksinasi.

"Saya menyayangkan ada beberapa kepala daerah tidak hadir di acara ini, catat itu, tadi saya lihat Bupati Solok tidak hadir (diwakilkan), kemudian Wali Kota Payakumbuh juga tidak (hadir), wakilnya juga tidak, kemudian Wali Kota Padang Panjang juga tidak hadir, kalau Wakilnya (hadir), fine lah, Sekda nya juga okelah, kita ingin yang hadir adalah yang mengambil keputusan karena harus bergerak cepat," tandasnya.

Dengan mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi, diharapkan kepada daerah dan para pengambil kebijakan di daerah mampu bekerja cepat dalam melakukan langkah-langkah akselerasi Vaksinasi. Mendagri juga ingin kepala daerah berkomitmen untuk melampaui target vaksinasi sebesar 70 persen sehingga masyarakat terlindungi.

Reporter: Yopi Makdori