Mendagri Yakin Pandemi Covid-19 Bakal Tekan Isu SARA di Pilkada 2020
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian optimis gelaran Pilkada 2020 justru mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Sebab, nantinya para kontestan calon kepala daerah di 270 wilayah akan menawarkan gagasan terbaiknya untuk berkampanye penanganan Covid-19, khususnya petahana.
"Dengan adanya Pilkada bisa mempercepat adanya keseriusan yang lebih sungguh-sungguh terutama oleh kepala daerah yang ikut running kembali dalam menangani Covid-19," katanya di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (23/6).
Selain itu, dia menyakini, Pilkada 2020 akan diwarnai adu gagasan cerdas dan bukan saling serang isu suku, ras, agama dan antar golongan (SARA). Sebab, kampanye pada tahun ini akan lebih banyak memberikan program untuk mencegah virus Corona kembali ke daerah tersebut.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Kenapa Pilkada 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
-
Apa itu Pilkada Inklusif? Pilkada yang inklusif adalah hak setiap warga negara, termasuk difabel. Ia menjelaskan bahwa difabel adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama.
-
Di mana Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan? Berikut adalah daftar provinsi-provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tersebut:Sulawesi UtaraSulawesi TengahKalimantan UtaraKalimantan SelatanKalimantan TengahSumatera BaratKepulauan RiauJambiBengkulu
"Dampak sosialnya maka dapat mereduksi potensi isu premordial yang seringkali menjadi konflik Pilkada, isu masalah kesukuan, masalah ras, agama. Itu akan menjadi tertekan dengan adanya isu covid," ujarnya.
Sebagai informasi, Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada bulan Desember. Sejumlah tahapan, verifikasi data pemilih, dan anggaran secara bertahap disiapkan oleh negara dan penyelenggara Pemilu. Meski demikian, sejumlah pendapat mengatakan bahwa Pilkada 2020 sebaiknya ditunda karena pandemi Covid-19 yang masih belum usai.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini bisa menjadi tolak ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaAgar semua pihak menghindari penyebaran isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku mendapat serangan isu SARA. Dedi tidak terlalu memikirkannya karena yakin menang.
Baca SelengkapnyaKapolri menyampaikan, agar masyarakat jangan terprovokasi oleh hal-hal yang bisa memecah belah persatuan dalam Pilkada Jawa Tengah 2024
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, setiap calon harus diberikan pengertian bahwa setiap pertandingan ada yang menang dan kalah.
Baca SelengkapnyaPolisi mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu provokatif
Baca SelengkapnyaKejagung mengumumkan bahwa pihaknya akan menunda proses pemeriksaan terhadap peserta Pilkada 2024 demi menghindari black campaign.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, meminta seluruh pihak tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaSiswa yang sudah memiliki hak pilih diminta untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam Pilkada.
Baca SelengkapnyaPDIP menyinggung Pilpres 2024. Saat itu, kata PDIP, aparat bekerja untuk calon tertentu.
Baca SelengkapnyaKemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.
Baca SelengkapnyaPara capres-cawapres harus tampil sebagai sosok penuh kedamaian.
Baca Selengkapnya