Mendes Mengaku Tak Pernah Terima Surat Stafsus Jokowi Minta Dukungan Camat
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menanggapi terkait surat Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra kepada para camat seluruh Indonesia. Isi surat itu yakni permintaan dukungan kepada seluruh camat untuk Relawan Desa Lawan Covid-19.
Program ini diinisiasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Andi merupakan pendiri Amartha.
Mendes mengklaim pihaknya sama sekali tidak pernah menerima surat tembusan berkop Sekretariat Kabinet tersebut.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang tidak disalami oleh Jokowi? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Kenapa bukber Kabinet Jokowi tidak dihadiri semua menteri? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Kenapa Jokowi tidak menyalami Try Sutrisno? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Kenapa TNI AD membantah klaim pelaku? Narasi dalam video yang diunggah pelaku dalam video bahwa pelaku memiliki hubungan kerabat dengan Mayjen TNI Rifky Nawawi adalah tidak benar,' kata Kristomei saat dihubungi, Minggu (28/4).
"Kemendes tidak pernah menerima tembusan surat itu, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy," kata Abdul Halim saat dihubungi merdeka.com, di Jakarta, Kamis (16/4).
Abdul juga mengklaim tidak pernah bertemu Andi untuk membicarakan terkait kerja sama antara PT Amartha Mikro Fintek(Amartha).
"Sama sekali belum pernah ada pembicaraan. Jangankan pembicaraan, pertemuan informal, silaturrahim, ta'aruf, belum pernah dilakukan," jelas Abdul.
Cara Stafus Jokowi Kurang Pas
Abdul juga menanggapi terkait Andi yang dilaporkan ke polisi diduga menyalahgunakan wewenang. Dia menilai cara yang dilakukan stafsus Jokowi tersebut kurang pas.
Namun, Abdul imbau agar publik menilai positif tindakan atau niat baik yang dilakukan Andi untuk membantu desa di tengah pandemi saat ini.
"Sedikit kurang pas dalam alur dan administrasi, dan sudah diluruskan dengan mencabut surat, apa gak sebaiknya justru kita dorong agar niat baik berbuat baik itu tetap dilanjutkan dengan mengikuti alur yang seharusnya dilalui," ungkap Abdul.
"Kita harus saling bahu-membahu, bergotong royong, holopis kuntul baris, agar bangsa ini segera terbebas dari wabah Covid-19," tambah Abdul.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi dikabarkan memberikan tim khusus untuk mengkaji kepengurusan PDIP.
Baca SelengkapnyaHal itu diakui Kusnadi saat dicecar awak media usai melaporkan tindakan penyitaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri.
Baca SelengkapnyaMK tidak menemukan bukti dugaaan Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko membantah tuduhan meminta jatah menteri ke PDIP.
Baca SelengkapnyaDirinya sudah dilakukan klarifikasi oleh Dewan Pengawas dan tidak terbukti adanya komunikasi dengan Mentan.
Baca SelengkapnyaSYL juga menegaskan tidak pernah ada istilah tawar menawar.
Baca SelengkapnyaDalam salah pertimbangannya, disebut Saldi membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya