Mendes PDTT pastikan 102 Kabupaten siap jalankan Prukades
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, sebanyak 102 Kabupaten telah siap melaksanakan Program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan(Prukades). Tak hanya pemerintah daerah, program ini bahkan telah menarik perhatian lebih dari 40 dunia usaha dan 8 perbankan.
"Saya senang karena dari daerah yang mengikuti program Prukades ini lebih dari yang kita harapkan. Yang mendaftar hari ini sudah 102 daerah," ujarnya pada rapat persiapan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah, dan Mitra Usaha dalam rangka pengembangan Prukades di Balai Makarti Muktitama Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (28/2).
Ia menjelaskan, Prukades merupakan salah satu cara agar sumberdaya yang dimiliki Indonesia terfokus pada satu lokus. Dengan begitu, satu lokus yang dikeroyok oleh berbagai stakeholder dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, akan memberikan hasil yang lebih besar. Lahan tandus di Kabupaten Sumba Timur misalnya, berhasil disulap menjadi perkebunan tebu dan sisal melalui program Prukades.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim menargetkan PPU untuk berkembang? 'Sudah saya melihat adanya perkembangan rusa sambar yang dari Api-api sudah berpindah dan saya tantang kembali dua bulan kedepan kalau rusanya segar, berkembang, dan sehat tidak ada yang mati, berarti PPU sudah bisa merawat daerahnya juga dan bisa membuat daerah ini berkembang juga,' tutup Akmal.
-
Apa program Kementan untuk Merauke? Kementerian Pertanian (Kementan) canangkan gerakan pompanisasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Program apa yang digencarkan Kementerian ATR di Kutai Kartanegara? Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus digencarkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana Pemkot Tarakan akan perluas cakupan program alkes? 'Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memperluas cakupan program ini,' ujarnya.
"Sumba Timur ini tanahnya tandus, tidak pernah ditanami. Kita bekerjasama dengan satu perusahaan swasta untuk membuat perkebunan tebu, investasinya Rp4 Triliun. Bayangkan kalau tidak digerebek, bagaimana Rp4 Triliun hanya untuk satu lokasi. Dengan business model ini, masyarakat setempat akan memperoleh pendapatan Rp 85 Juta per tahun," ujarnya.
Ia mengimbau pemerintah daerah agar memanfaatkan program Prukades tersebut dengan baik, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, desa-desa di Indonesia memiliki sumberdaya alam yang sangat berpotensi tinggi untuk dikembangkan melalui Prukades.
"Jadi kalau Sumba Timur saja bisa jalan, yang bisa memberikan pendapatan masyarakat Rp85 juta per tahun, harusnya daerah-daerah yang tidak seekstrem Sumba Timur kan bisa," ujarnya.
Menteri Eko melanjutkan, desa miskin disebabkan oleh tidak fokusnya desa dalam memproduksi satu produk tertentu, sehingga produk yang dihasilkan hanya dalam skala kecil. Akibatnya, pasar tidak bisa masuk ke desa sehingga masyarakat mengalami kerugian.
"Karena desa tidak fokus, sehingga tidak ada economy of skill, dunia usaha tidak bisa masuk. Dengan model Prukades ini kita ajak pemerintah daerah untuk menentukan fokus produknya tidak lebih dari 3 fokus, supaya benar-benar bisa fokus," ujarnya.
Mendes PDTT saat MoU dengan Pemerintah Daerah, dan Mitra Usaha dalam rangka pengembangan Prukades ©2018 Merdeka.comUntuk diketahui, rapat persiapan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang digelar tersebut adalah langkah awal yang mempertemukan antara pemerintah daerah dan swasta, sebelum dilakukan penandatanganan nota kesepahaman yang akan dilakukan pada Tanggal 8 Maret mendatang. Pada pertemuan tersebut, pemerintah dan dunia usaha yang akan bekerjasama diminta untuk menentukan fokus produk unggulan yang akan dikerjasamakan dalam program Prukades.
"Prukades ini merupakan satu dari program unggulan yang kita yakini bersama, akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi terutama di perdesaan. Kita ingin Prukades menjadi satu gerakan nasional yang didukung oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasil I-SIM Report dapat menjadi acuan dan rekomendasi dalam penyusunan rencana strategis daerah (RAD).
Baca SelengkapnyaUMKM merupakan pondasi bagi perekonomian nasional. Di satu sisi, pelaku UMKM rentan tergilas dengan perekonomian digitalisasi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin
Baca SelengkapnyaReforma Agraria ini bertujuan untuk melakukan penataan aset dan akses terhadap tanah masyarakat.
Baca SelengkapnyaSalah satunya seperti program Ajang Kolaborasi Seluruh Insan (AKSI) yang dilakukan di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaMendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaHadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBPPSDMP kembali memanfaatkan dan mengembangkan lahan rawa di Kalsel
Baca SelengkapnyaMenparekraf menekankan bahwa UMKM harus berada di garis depan
Baca SelengkapnyaPrabowo memerintahkan jajarannya agar bahan baku untuk program makan bergizi gratis berasal dari dalam negeri, bukan impor.
Baca SelengkapnyaKabupaten Poso, Sulawesi Tengah diganjar penghargaan Merdeka Awards kategori program reformasi birorkasi, Selasa (30/8).
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya