Mendes sebut dana desa Rp 1 M bikin sarjana berebut ikut Pilkades

Merdeka.com - Jabatan kepala desa kini menjadi incaran setelah pemerintah membuat kebijakan Rp 1 miliar tiap desa. Lulusan sarjana kini berbondong-bondong melirik posisi tersebut, padahal sebelumnya tak ada yang berniat menjadi kepala kampung.

Hal itu dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, dalam acara road show 'Penguatan Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di ruang pola kantor Gubernur Sumatera Selatan.

"Kita berpikir positif saja. Tergiur dana desa karena dengan adanya dana desa itu dia mempunyai kemampuan untuk membangun desanya. Jadi saya pikir kita sambut baik tapi saya minta pengawalan dari masyarakat serta media agar dana desanya itu tidak disalahgunakan, tidak diselewengkan," katanya Senin, (19/12).

Fenomena banyaknya sarjana berminat menjadi kepala desa diharapkan memberikan dampak positif buat masyarakatnya. Agar dana tersebut benar-benar tersalur dengan baik, pemerintah membentuk Pokja Dana Desa, Satgas Dana Desa kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka juga diawasi tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Dana Desa.

"Tahun ini ada 7.000 laporan kasus dari masyarakat tentang pengelolaan dana desa ini. Tapi memang ada yang sudah masuk ke ranah hukum dan divonis tapi sebagian besar karena kesalahpahaman saja jadi bisa diluruskan akhirnya," beber dia.

"Dan sebagian juga ada laporan palsu. Kita minta ke masyarakat, janganlah membuat laporan palsu karena kasihan kepala desanya yang sudah bekerja dengan benar tapi dikriminalisasi," pungkasnya.