Mendes Sudah Kontak Bupati Boltim yang Marah-marah Karena BLT

Merdeka.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengklaim sudah menyelesaikan permasalahan yang dialami Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar. Dia menjelaskan, pihaknya sudah menanyakan apa yang jadi kendala di daerahnya.

"Urusan dengan Pak Bupati sudah selesai sejak awal, sejak viral itu, kita sudah melakukan komunikasi dan minta kejelasan apa yang menjadi permasalahan," kata Abdul Halim saat telekonference bersama awak media, Senin (27/4).

Halim pun sudah menjelaskan terkait kebijakan Kementerian desa yang berubah-ubah. Dia mengklaim tidak pernah mengubah kebijakan tetapi menambah.

"Memang pada awalnya, kita tidak mengubah peraturan Menteri Desa. Kita hanya mengeluarkan surat edaran," ungkap Abdul.

Dalam surat edaran tersebut, berisi tentang padat karya tunai desa dan kedua Pencegahan dan Penanganan Covid-19. Dia menilai, hal tersebut tidak mengubah Peraturan Menteri Desa. Sebab menurut dia, sudah diatur dan terakomodasi dalam Permendes nomor 11 tahun 2019.

"Ketika ada kebijakan baru, hasil rapat dengan Pak Presiden, arahan dari Pak Presiden agar dana desa digunakan juga untuk BLT, di Permendes yang lama itu belum terakomodasi maka harus dilakukan Perubahan Peraturan Menteri Desa," ungkap Abdul.

"Itulah makanya kita melakukan perubahan dari Permendes nomor 11 kita keluarkan Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permendes nomor 11 tahun 2019," lanjut Abdul.

Dia menjelaskan, dalam peraturan tersebut hanya ada perubahan payung hukum. Tetapi kebijakannya tidak berubah.

"Ada tiga hal intinya. Pertama pencegahan dan penanganan covid-19, kedua padat karya tunai desa, kemudian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa," jelas Halim.

Komunikasi Bersama Pemerintah Daerah

Politikus PKB ini juga menjelaskan, sudah melakukan komunikasi terkait BLT Dana desa serta padat karya. Hal tersebut kata dia sudah disampaikan melalui video konferensi dengan para pemerintah daerah serta Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ini sudah kita sampaikan melalui video conference pertama dengan Bupati, Gubernur se Indonesia kurang lebih tiga kali. Bersama dengan menteri dalam negeri, menkeu, kita jelaskan scara detil di sana," jelas Abdul.

Tidak hanya itu, dengan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa pihaknya juga sudah membuat zonasi. Hal tersebut diupayakan lantaran tidak terlalu banyak peserta.

"Kenapa kita bikin zonasi, supaya pesertanya tidak terlalu banyak karena kita butuh feed back, masukan balik dari kepala dinas-kepala dinas, itu juga sudah kita lakukan," katanya.

"Kemudian serentak juga kita pernah lakukan. Jadi dari sisi penjelasan sosialisasi seluruh tahapan sudah kita jalani," tutup Halim.

Amarah Bupati Boltim

Viral video Bupati Boltim Sehan marah hingga mengumpat menteri dengan kalimat kasar. Dia menjelaskan kenapa sangat emosi dalam video tersebut. Menurut dia, rakyatnya sudah kelaparan karena kehabisan beras. Sementara BLT sebesar Rp 600.000 yang dijanjikan pemerintah pusat belum juga cair akibat mekanisme yang berbelit-belit.

Sehan menceritakan, sejak tanggal 23 April 2020, ia sudah turun langsung ke lapangan melihat kondisi rakyatnya. Ia juga sudah menggelontorkan 300 ton beras tahap pertama untuk 2.000 KK (Kepala Keluarga). Namun, dari ribuan rakyatnya ada yang tak bisa menerima bantuan beras tersebut karena terganjal aturan BLT.

Berdasarkan aturan, warga yang sudah terdaftar sebagai penerima BLT atau PKH tak bisa mendapatkan bantuan lain. Akibatnya, sejumlah warga mendatangi rumah Sehan sambil menangis. Warga meminta bantuan beras satu liter.

"Ada tiga orang ibu-ibu menangis datang ke rumah saya minta beras biar cuma 1 liter, ternyata dia tercatat di penerima BLT. Sudah mau puasa, kita sudah pembagian tiga hari tapi dia enggak boleh dapat karena harus nunggu BLT. Sekarang BLT-nya mana? Mana? Lama. Sementara rakyat kita kan kelaparan," kata Sehan kepada merdeka.com, Minggu (26/4) malam.

Kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, berdasarkan data yang dikantonginya sebanyak 4.700 KK di wilayahnya masuk daftar penerima BLT. Untuk mendapatkan BLT, mereka harus mengikuti seluruh mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat, di antaranya membuat rekening melalui Bank Sulawesi Utara.

Begini seharus nya pemimpin,memperjuangkan warga nya utk dapat bantuan jgn cuma bergetar di mimbarWarganya Kelaparan di Tengah Corona, Bupati Bolaang MengamukBupati Bolaang Mongondow Timur,Sulut,Sehan Salim Landjar,mengamuk karena menganggap penyaluran (BLT) masih dipersulit, pic.twitter.com/OnvuwTn8Cz

Sementara pembuatan rekening untuk 4.700 KK membutuhkan waktu lama, sekitar 3 bulan.

"Harus buka rekening ini lah, buka rekening itu lah, mesti catat ini, penuhi 14 kriteria. Ini mau bantu orang apa cari nama? Kenapa pemerintah pusat dalam situasi negeri seperti ini rakyat kita disuruh menunggu?" ujarnya.

Di tengah pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah pusat mempermudah mekanisme pencairan BLT. Pemerintah pusat juga perlu berdialog dan memberikan diskresi kepada pemerintah daerah agar pembagian BLT kepada warga dipercepat.

"Kalau takut, khawatir para bupati nanti garong, loh suruh kawal saja sama KPK, Jaksa sama polisi," sambungnya.