Mendesak Presiden Jokowi undang FPI ke Istana

Merdeka.com - Aksi demonstrasi menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama berakhir ricuh. Demo yang dikomandani Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ini sempat meminta Presiden Joko Widodo, atau akrab disapa Jokowi, untuk mendukung penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama.

Selang seminggu setelah demo berakhir, Jokowi juga bergerak cepat untuk meredakan ketegangan. Dia mengundang banyak tokoh agama, termasuk para pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nadhlatul Ulama (NU) hingga PP Muhammadiyah.

Rupanya, undangan tersebut belum memuaskan banyak pihak, termasuk organisasi yang diundang secara langsung oleh Presiden. Mereka meminta agar Jokowi turut mengundang perwakilan FPI, yakni Habib Rizieq itu sendiri.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Permintaan itu sempat disambut positif Jokowi, meski belum terealisasikan.

"Waktu itu diusulkan supaya kemarin sebelum pertemuan ini saya berkomunikasi dengan Mensesneg supaya yang diundang jangan hanya MUI, PBNU dan Muhammadiyah. Seperti Pak Habib Rizieq juga diundang. Kami sempat menyampaikan itu," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11).

Dia meyakini Presiden Jokowi akan mau mengundang FPI ke Istana untuk membahas kasus Ahok. Sebab, dia yakin Jokowi merupakan pemimpin yang mengedepankan kepentingan bersama dan tak membeda-bedakan pihak tertentu termasuk FPI.

"Respons beliau seperti itu, tapi ya terserah beliau. Kami yakin Pak Jokowi ini kan Presiden yang punya komunikasi politik yang bagus. Seorang yang humble tapi punya keberanian yang cukup menjadi alasan beliau akan ke sana," ujarnya.

"Dan beliau negarawan yang melihat kepentingan bangsa ini jauh lebih penting dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan," sambungnya.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid juga menilai hal yang sama. Jika Jokowi mengundang MUI, PBNU dan PP Muhammadiyah sebagai silaturahmi awal sebelum bertemu dengan ormas islam lainnya.

"Saya berharap undangan terbatas presiden kepada MUI, Muhammadiyah dan NU sebagai silaturahmi awal sebelum nanti presiden silaturahmi dengan FPI dan kelompok lainnya," kata Sodik kepada merdeka.com, Rabu (2/11).

Selain itu, Wakil Ketua Komisi VIII ini menilai pertemuan Jokowi dengan 3 ormas Islam kemarin untuk menggali informasi dan pandangan awal terkait dugaan penistaan agama yang Ahok lakukan sebelum ke ormas lain seperti FPI.

"Saya berpikir presiden menggali dulu informasi pandangan dan lain-lain dari MUI, NU, dan Muhammadiyah sebelum bertemu dengan FPI dan lain-lain. Tapi kelompok yang bersuudzon menganggap itu upaya memecah belah umat. Tapi saya pikir tidak begitu," jelasnya.

Sodik menyarankan, Jokowi untuk tetap mengundang FPI dan kelompok lainnya membahas kasus Ahok. Tujuannya untuk menghindari perpecahan di antara ormas-ormas Islam.

"Kalau mereka (FPI) tidak diundang maka akan ada kesan memecah belah umat Islam sesuatu yang pasti tidak pernah ada niat dan pikiran dari Presiden Jokowi untuk itu," tegasnya.

Bagaimana respons Istana menanggapi permintaan itu?

Sekretaris Kabinet Pramono Anung enggan berkomentar lebih jauh terkait usulan agar Presiden mengundang FPI tersebut. Dia mengatakan terpenting, dalam demonstrasi 4 November berlangsung secara sejuk dan tak ricuh.

"Pokoknya besok sejuk-sejuk saja," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11).

Menurutnya, seorang kepala negara, tak ada kewajiban bagi Jokowi untuk mengundang kalangan tertentu. Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, Presiden hanya mengundang MUI, PBNU dan Muhammadiyah bukan untuk diartikan sebagai tak mendengarkan pihak yang tak diundang ke istana.

"Ya Presiden bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Tapi yang jelas Presiden tentunya melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang diharapkan bisa menenteramkan persoalan ini. Jadi itu yang dilakukan," kata Pramono di kantornya, Senin (14/11).