Follow
Mendikbud akan kaji ulang kebijakan sekolah 5 hari
Merdeka.com - Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai pemberlakuan program sekolah 5 hari (Senin-Jumat) dengan sistem 8 jam belajar sehari pada tahun ajaran baru, Juli 2017 diminta dikaji ulang oleh berbagai kalangan. Mendikbud Muhadjir Efenndy mengaku siap untuk membenahi kebijakan tersebut.
"Pasti akan kita benahi toh. Inikan juknis (petunjuk teknis) juga belum di susun," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/6).
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini mengatakan sebetulnya kebijakan sekolah 5 hari untuk meringankan beban kerja para guru. Upaya itu dianggap sejalan Peraturan Pemerintah No.53/2010 tentang Disiplin PNS.
-
Bagaimana cara Kemenhub merombak kurikulum sekolah kedinasan? Perombakan di sekolah kedinasan Kemenhub ini nantinya akan dimulai dari perubahan sistem rekrutmen peserta didik. Kemudian berikutnya cara mengajar, seperti menggunakan gaya bahasa kekinian sehingga mahasiswa berubah. 'Dosen, pengelola, dan mahasiswa akan dibuat semakin sibuk untuk tingkatkan sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis dan itu masuk kurikulum,' kata Prof Wihana.
-
Siapa yang berpendapat bahwa guru harus mendidik dengan baik? Guru yang paling pantas mengajar adalah orang yang mendidik keluarganya dengan baik. Kesuksesan seorang guru itu bukan dilihat pada dirinya pribadi, tetapi apabila muridnya jauh lebih sukses dari gurunya.
-
Siapa yang memberi penghargaan kepada Rektor UGM? Penobatan itu disampaikan dalam acara Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) ke-9 tahun 2023.
-
Apa yang dilakukan guru terhadap murid? Korban dicabuli pada saat jam pelajaran dengan diiming-iming uang. Aksi itu ada yang dilakukan pelaku di pustaka, dan ada juga di kelas. Kejadian sudah berulang-ulang,' jelasnya.
-
Siapa Menteri Pendidikan setelah Kemerdekaan? Pasca kemerdekaan Indonesia, jabatan menteri saat itu beberapa dijabat oleh tokoh-tokoh yang kini namanya kurang populer di buku sejarah bahkan di telinga masyarakat.Seperti Menteri Pendidikan, mungkin banyak yang menganggap Ki Hajar Dewantara sebagai sosok utama di bidang pendidikan. Tetapi jangan salah, sosok Todung Sutan Gunung Mulia ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era Kabinet Sjahrir I dan II.
-
Siapa yang menyebutkan pendidikan sebagai beban? 'Secara ideologis, pendidikan tidak dilihat sebagai tanggung jawab negara, tetapi sebagai beban. Sejak 2016 ada kebohongan, karena ternyata anggaran pendidikan 20% sebagian untuk anggaran dana desa,' ujarnya.
"Sebagai ASN itu ada PP nya bahwa kerja PNS itu 5 hari," jelasnya.
Pernyataan ini disampaikan Muhadjir usai dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana. Dia tak ingin mengungkap isi pertemuannya dengan Jokowi. Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur ini hanya menegaskan, sebagai pembantu dia wajib memenuhi panggilan Presiden.
"Ada (pembahasan) lah," singkatnya.
Disinggung soal rencana kerja sama dengan madrasah dalam kebijakan pemberlakuan program sekolah 5 hari, Muhadjir belum bisa menjelaskan lebih jauh.
"Belum lah, nanti pelan-pelan. Sabar dulu, tahun ajaran baru kan masih cukup lama," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Abdul Mu'ti mengaku masih perlu ada pembahasan lebih lanjut perihal perlindungan terhadap para tenaga pengajar.
Baca Selengkapnya
Beberapa bulan belakangan Universitas Sebelas Maret (UNS) diguncang isu dugaan korupsi Rp57 miliar. Tuduhan itu muncul usai gelar guru besar dua profesornya.
Baca Selengkapnya
Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.
Baca Selengkapnya
Ruang untuk belajar dan berbagi di antara sesama guru juga kini semakin luas dengan adanya platform Merdeka Mengajar
Baca Selengkapnya
Guru harus fokus dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran.
Baca Selengkapnya
Kenaikan gaji ini disebutkan Abul sebagai langkah dalam mensejahterakan guru selaku tenaga pendidik tanah air.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi.
Baca Selengkapnya
Regulasi perlindungan guru dalam undang-undang tersebut juga memiliki aturan turunan.
Baca Selengkapnya
Komisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.
Baca Selengkapnya
DPR panggil Nadiem Makarim untuk meminta penjelasan terkait lonjakan UKT.
Baca Selengkapnya
Abdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca Selengkapnya
kebijakan cleansing guru honorer tindakan ngawur dan tidak berperikemanusiaan
Baca Selengkapnya