Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendikbud Minta Pemerintah Daerah Prioritaskan Vaksinasi Bagi Guru

Mendikbud Minta Pemerintah Daerah Prioritaskan Vaksinasi Bagi Guru Mendikbud Nadiem Makarim Raker dengan Komisi X DPR. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta pemerintah daerah (Pemda) agar memprioritaskan para guru dalam proses vaksinasi terhadap pejabat publik. Hal itu menyusul diwajibkannya pembukaan pembelajaran secara tatap muka di sekolah usai guru dan tenaga kependidikan menjalani vaksinasi Covid-19 secara lengkap.

"Kami ingin mendorong Pemda untuk memastikan bahwa guru itu menjadi prioritas utama dalam pejabat publik dan sasaran vaksinasinya untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi semua orang dewasa yang ada di sekolah kita," katanya dalam acara Pengumuman Surat Keputusan Bersama sejumlah menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Selasa (30/3).

Menurutnya, vaksinasi terhadap para guru sekolah merupakan prioritas pemerintah pusat. Hal itu demi mempercepat proses pembukaan sekolah untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka.

"Vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan menjadi salah satu prioritas negara dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka," ujarnya.

Nadiem menguraikan, jenjang prioritas vaksinasi disandarkan pada tingkat kesulitan sekolah menjalankan pembelajaran secara jarak jauh. Semisal satuan pendidikan selevel jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) akan lebih dulu guru dan tenaga pendidikannya mendapatkan vaksinasi.

"Makanya saat vaksinnya sudah tiba, kami selalu memprioritaskan yang paling muda dulu, PAUD, SD, SLB dan sederajat dan yang juga paling sulit melakukan PJJ. Baru tahap dua, yaitu SMP, SMA dan SMK dan akhirnya tahap tiga, yaitu pendidikan tinggi," sebutnya.

"Kenapa kita melakukan prioritas ini? Adalah yang paling muda itu yang paling sulit melaksanakan PJJ, mereka yang paling juga punya potensi ketinggalan yang paling besar, karena yang paling muda, paling formatif pengalaman pendidikan mereka," tutup Nadiem.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan

Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Baca Selengkapnya
Sejumlah Sekolah di Jateng Ini Terdampak PPDB Sistem Zonasi, Rumah Warga Sampai Disulap Jadi Ruang Kelas
Sejumlah Sekolah di Jateng Ini Terdampak PPDB Sistem Zonasi, Rumah Warga Sampai Disulap Jadi Ruang Kelas

Beberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Ada Ketimpangan Sarana Prasarana Sekolah Antara di Kota dan Daerah
Jokowi Sebut Ada Ketimpangan Sarana Prasarana Sekolah Antara di Kota dan Daerah

"Saya bandingkan dengan SMK yang ada di kota memang gap-nya sarana prasarana memang sangat jauh berbeda."

Baca Selengkapnya
Rapat Komisi X DPR Perdana Bareng Tiga Menteri, Stella Christie dan Giring Ganesha Ikut Mendampingi
Rapat Komisi X DPR Perdana Bareng Tiga Menteri, Stella Christie dan Giring Ganesha Ikut Mendampingi

Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Mendikdasmen RI, Mendikti Saintek RI dan Menteri Kebudayaan.

Baca Selengkapnya
Mendikdasmen Abdul Mu’ti Bakal Evaluasi Penempatan Guru PPPK
Mendikdasmen Abdul Mu’ti Bakal Evaluasi Penempatan Guru PPPK

Keputusan evaluasi itu diambil setelah beberapa minggu belakangan, Abdul Mu'ti beraudiensi ke beberapa organisasi yang menyelenggarakan pendidikan.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Sistem Zonasi PPDB
Menko PMK Muhadjir Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Sistem Zonasi PPDB

Penerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Hore, Guru Honorer Belum Sarjana di Pedalaman Bisa Jadi PNS
Hore, Guru Honorer Belum Sarjana di Pedalaman Bisa Jadi PNS

Hal ini untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah pedalaman.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mendikbud Nadiem Curhat Anggaran Turun, Ajukan ke DPR Tambahan Biaya Triliunan
VIDEO: Mendikbud Nadiem Curhat Anggaran Turun, Ajukan ke DPR Tambahan Biaya Triliunan

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal

Baca Selengkapnya
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi

Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.

Baca Selengkapnya
KSP: Pemerintah Dorong Percepatan Kesejahteraan Guru
KSP: Pemerintah Dorong Percepatan Kesejahteraan Guru

"1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah."

Baca Selengkapnya
Senyum Anies Baswedan buat Prabowo Subianto: Siap Bapak
Senyum Anies Baswedan buat Prabowo Subianto: Siap Bapak

KPU menggelar Debat Pamungkas Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Jakarta

Baca Selengkapnya
Guru PPPK di Daerah 3T Bakal Dapat Gaji Tambahan Khusus
Guru PPPK di Daerah 3T Bakal Dapat Gaji Tambahan Khusus

Pemerintah akan memberikan insentif khusus bagi para pengajar yang bertugas di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Baca Selengkapnya