Follow
Mendikbud minta SMK swasta tak bergantung pada negara
Merdeka.com - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta diminta tak bergantung pada negara khususnya terkait anggaran atau pendanaan. Hal ini dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Senin (6/11).
Dia mengatakan SMK swasta bisa menjalin kerja sama dengan dunia industri. Komite sekolah juga telah diperbolehkan menghimpun dana dari luar. Hal ini telah diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 75 Tahun 2017. Seperti diketahui saat ini jumlah SMK swasta di Indonesia sekitar 9 ribu lebih.
"Kan sudah ada Permen 75 2017 tentang diperbolehkannya sekolah melalui komite masing-masing untuk menghimpun dana dan pastinya kalau kepala SMK swasta yang kreatif itu dia akan memanfaatkan bekerja sama dengan dunia industri baik dalam bentuk lain. Jadi memang kita berharap untuk sekolah-sekolah SMK swasta betul-betul mandiri dan tidak tergantung pada negara," paparnya.
-
Apa yang membuat SMK punya peluang berwirausaha? SMK memberikan bekal keterampilan untuk berwirausaha, membuka peluang untuk memulai bisnis sendiri.
-
Kenapa Kemendikbudristek mendorong kolaborasi industri dan perguruan tinggi? Kolaborasi antara industri dengan perguruan tinggi diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
-
Bagaimana Mendag ingin tingkatkan kerja sama pendidikan? “Jadi Selandia Baru itu walaupun negaranya kecil, standar pendidikannya bagus, maka harus kita tingkatkan kerja sama pendidikannya,“ pungkas Mendag Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana Pertamina membantu siswa SMK Merdeka Bandung? 'Pertamina sangat tepat memilih SMK Merdeka Bandung untuk mengimplementasikan campaign lingkungan ini, kami memiliki unit kegiatan siswa yang memiliki talenta muda yang konsen dalam lingkungan yaitu Kenzo, harapannya dengan adanya bantuan penerapan Energi Bersih PLTS dari Pertamina ini, bisa mengembangkan bakat dan inovasi para siswa,' ujar Ketua Yayasan Pendidikan Wahidin Bandung. Maman Suryaman.
-
Kenapa Menaker mendorong perusahaan bantu UMKM? Jadi bangun UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota Malang, Dinas UMKM Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, tapi juga harus menjadi perhatian perusahaan-perusahaan besar,' kata Menaker saat membuka Festival Bentoel Bangun Bangsa 2023 di Malang, Selasa (29/8).
-
Bagaimana Kemnaker mendorong sinergi antara pendidikan dan ketenagakerjaan? 'Antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan dibutuhkan sinergi dalam perbaikan kualitas sumber daya dalam standar kehidupan sosial yang terus berkembang di masyarakat global. Sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang tepat akan membawa kemajuan bagi suatu negara dan peradaban dunia, ' ujar Ida Fauziyah.
Setelah pemerintah memberikan bantuan pembangunan unit sekolah baru untuk SMK swasta, saatnya pemerintah lebih fokus pada SMK Negeri terutama untuk membangun sekolah rujukan yang bagus.
"Sehingga nanti sekolah rujukan bisa mengimbas pada SMK lain yang berdekatan termasuk sekolah swasta," ujarnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kebijakan ini sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi.
Baca Selengkapnya
Menurut Heru, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta juga sedang melakukan pendataan sekolah swasta.
Baca Selengkapnya
Kepala Sekolah SMK Negeri Jateng Hardo Sujatmiko mengatakan sekolah kejuruan ini hadir untuk memutus kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Baca Selengkapnya
Muhadjir Effendy mengingatkan alokasi anggaran pendidikan bukanlah untuk sekolah kedinasan
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta.
Baca Selengkapnya
50% Peserta didik bersekolah di satuan pendidikan negeri di Jakarta berasal dari keluarga mampu. Padahal sekolah negeri di Jakarta gratis.
Baca Selengkapnya
Ida Fauziyah melakukan peluncuran awal SMK Asy-Syarif Mitra Industri yang berlokasi di Mojokerto.
Baca Selengkapnya
Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca Selengkapnya
Keluhan tersebut ramai dikomentari dan menjadi pembahasan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikannya sedang mengkaji rencana sekolah gratis.
Baca Selengkapnya