Mendikbud Nadiem Janjikan Blue Print Pendidikan Indonesia Selesai 6 Bulan ke Depan

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pihaknya sedang menggodok rancangan besar atau cetak biru (blue print) pendidikan Indonesia. Namun, ia meminta semua pihak tidak memburu-buru menagih hasil pengerjaan Blue Print ini, sebab harus dilakukan dengan masak-masak.

"Blue print untuk ke mana arah pendidikan ini sedang dibuat, tidak bisa tergesa-gesa," kata Nadiem di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (23/12).

Saat ini, kata Nadiem, pihaknya sudah melakukan banyak riset dan mengumpulkan materi. Ia berharap dalam enam bulan ke depan, blue print itu dapat selesai. "Karena kita sudah banyak materi dan riset, harus dikemas dalam suatu strategi. Harapannya dalam waktu enam bulan bisa selesai draftnya," ujarnya.

"Ini tidak bisa statis," tambah Nadiem.

Mantan CEO Go-Jek ini mengingatkan bahwa kebijakan 'Merdeka Belajar' yang digagasnya juga memiliki blue print tersendiri.

"Satu hal, kemerdekaan belajar itu blue print sendiri. Contoh, waktu kemarin ngomong dengan guru soal kemerdekaan belajar USBN menjadi US. Ini kenyataan yang harus dipahami, apakah guru dengan kompetensi tinggi atau rendah, harus melewati proses ini,"jelasnya.

Nadiem menyebut, selama ini proses pendidikan di Indonesia melewatkan proses belajar guru-guru. Hal tersebut membuat guru terbelenggu dalam hal administrasi saja. Hal itu salah satu bagian yang akan diubah dalam Merdeka Belajar atau dalam blue print pendidikan Indonesia.

Selain itu, meski nantinya UN digantikan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), hal itu tidak mengurangi atau anggaran UN. Sebab, keduanya sama-sama menggunakan sistem komputer. Ia memastikan alasan penghematan biaya bukanlah penyebab pergantian UN menjadi AKM.

"AKM ini kita yang buat. Itu tes dari kita. Jadi ada tolok ukur nasional, tapi yang diukur bukan muridnya tapi sekolah. Tesnya sama dengan komputer. Jadi UN maupun AKM, tidak mengurangi budget. Prosesnya sama, anak-anak masih harus dibawa ke tempat komputer. Maka, kata hapus (UN) sangat tidak jelas, karena penghematan biaya," pungkasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com