Mendikbud sebut full day school perintah presiden & baru sebatas ide
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menggagas pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta menggunakan sistem full day school. Adapun tujuannya, kata dia, agar anak tidak sendiri ketika orang tua mereka masih bekerja.
Rencana mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu nyatanya menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Muhadjir mengatakan gagasan tersebut masih dalam tahap perencanaan. Masih perlu pengkajian khusus untuk ide tersebut.
"Ini kan masih gagasan, kami ingin dapat masukan, saya justru kalau ada orang yang langsung terima justru curiga, di kritisi dahulu, itu berarti tanda masyarakat kritis, bagus," kata Muhadjir di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).
-
Siapa yang membantu Maizidah di sekolah? Dalam menjalankan PAUD, Salas dibantu dua orang pengajar lainnya.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa Menteri Pendidikan setelah Kemerdekaan? Pasca kemerdekaan Indonesia, jabatan menteri saat itu beberapa dijabat oleh tokoh-tokoh yang kini namanya kurang populer di buku sejarah bahkan di telinga masyarakat.Seperti Menteri Pendidikan, mungkin banyak yang menganggap Ki Hajar Dewantara sebagai sosok utama di bidang pendidikan. Tetapi jangan salah, sosok Todung Sutan Gunung Mulia ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era Kabinet Sjahrir I dan II.
-
Siapa saja yang bekerja di bidang pendidikan? Berikut kumpulan nama-nama pekerjaan di bidang pendidikan dan pekerja lainnya dalam Bahasa Inggris beserta artinya.
-
Bagaimana Utusan Khusus Presiden menjalankan tugasnya? Utusan Khusus Presiden itu melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Utusan Khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden.
-
Siapa yang menyebutkan pendidikan sebagai beban? 'Secara ideologis, pendidikan tidak dilihat sebagai tanggung jawab negara, tetapi sebagai beban. Sejak 2016 ada kebohongan, karena ternyata anggaran pendidikan 20% sebagian untuk anggaran dana desa,' ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan ide dan gagasan itu harus diujikan terlebih dahulu hingga benar-benar tak ada penolakan. Pihaknya mengatakan akan melibatkan para pakar untuk mengkaji gagasan itu.
"Kami akan undang pakar psikologi, kan ada proses itu, kami sudah bentuk tim. Jadi semuanya itu, ini baru ide, terima kasih atas respon masyarakat dan kami akan susun yang lebih menyeluruh dan lebih utuh nanti akan saya sampaikan lagi ke masyarakat nanti akan ada uji," papar Muhadjir.
Setelah itu, barulah dia akan menyempurnakan program yang dibuatnya itu. Kalaupun tak disempurnakan itu tak menjadi masalah. Tidak menutup kemungkinan rencana itu akan ditarik dan menawarkan dengan pendekatan lain.
"Kami tarik (programnya) saya coba cari pendekatan lain tetapi poin saya adalah ini saya lakukan demi kepentingan bangsa ini, demi generasi muda yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih punya daya kompetisi dan yang mempunyai karakter," papar Muhadjir.
Ini dilakukan Muhadjir sebagaimana amanat presiden dalam program Nawacita. Dia menegaskan gagasan yang dilontarkannya itu bukanlah mengada-ada, melainkan perintah presiden pada menterinya.
"Ini adalah sebagai perintah dari presiden karena saya merupakan pembantu beliau, bukan saya mengada-ada karena (ide) saya bersumber dari ini pedoman nawacita, nanti kalau ini belum bisa dilaksanakan nanti saya cari program yang lain," tutupnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arief Hidayat mempertanyakan terkait 'penugasan presiden' yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy, saat sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti bicara nasib program Merdeka Belajar Nadiem Makarim
Baca SelengkapnyaYakni, meningkatkan kualitas ilmu sains dan teknologi yang diperoleh siswa terutama siswa SD.
Baca SelengkapnyaArief mengatakan, apakah frasa 'penugasan presiden' berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengaku mendapatkan laporan adanya pelanggaran PPDB seperti jual beli kursi di sekolah.
Baca SelengkapnyaMuhadjir Effendy mengingatkan alokasi anggaran pendidikan bukanlah untuk sekolah kedinasan
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menilai tidak ada urgensi untuk mengubah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 menyusul penolakan kenaikan UKT.
Baca SelengkapnyaPembangunan PAUD di desa sebenarnya bisa menggunakan dana desa.
Baca SelengkapnyaMu’ti mengaku mendapatkan amanat untuk memajukan pendidikan. Karena pendidikan menjadi kunci membangun Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, pemerintah bertekad untuk memajukan pondok-pondok pesantren
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.
Baca Selengkapnya