Mendikbud Sebut Perpres Zonasi Jadi Solusi Persoalan PPDB & Pendidikan
Merdeka.com - Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendy berharap agar peraturan presiden (Perpres) tentang zonasi segera terbit. Dalam Perpres itu, tidak hanya mengatur tentang zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), namun juga zonasi seluruh aspek berkaitan dengan pendidikan.
"Perpres mudah-mudahan beberapa hari lagi lah kita mohon dukungannya. Jadi nanti perpresnya, Perpres Zonasi Pendidikan. Segala semua urusan pendidikan akan ditangani berbasis zonasi, tidak hanya PPDB saja," ujar Muhadjir, di kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (26/7).
Dengan adanya Perpres Zonasi Pendidikan, menurut Muhadjir, mampu memetakan segala permasalahan pendidikan secara efektif, seperti pemerataan kualitas guru.
-
Bagaimana Mendag ingin tingkatkan kerja sama pendidikan? “Jadi Selandia Baru itu walaupun negaranya kecil, standar pendidikannya bagus, maka harus kita tingkatkan kerja sama pendidikannya,“ pungkas Mendag Zulkifli Hasan.
-
Dimana pengumuman PPDB Jateng 2024 diumumkan? Melansir dari laman PPDB Online Jateng, ada pun cara melihat pengumuman PPDB Jateng 2024 bisa dilakukan dengan mengikuti langkah berikut: 1. Bukalah terlebih dahulu laman https://ppdb.jatengprov.go.id/#/ lewat gawai yang dimiliki peserta didik.
-
Kapan pengumuman PPDB Jateng 2024 diumumkan? Diinformasikan pula dalam laman PPDB Online Jateng bahwa pengumuman hasil PPDB SMA dan SMK Jateng 2024 akan diumumkan selama 24 jam dalam waktu pengumuman selambat-lambatnya pukul 23.55 WIB.
-
Kapan Presiden Prabowo mengukuhkan komitmennya untuk pendidikan? 'Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi,' ujar Presiden Prabowo di hadapan para menterinya.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Dimana Presiden Prabowo menyampaikan anggaran pendidikan 2025? 'Kalau tidak salah alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi, mungkin selama sejarah kita, untuk pertama kali kita sudah 20 persen,' ujar Presiden.
Ia menyebut pilar utama pemerataan pendidikan dimulai dari kualitas guru. Jika dulu seluruh guru kerap kali didatangkan ke Jakarta untuk mendapat pelatihan, dengan adanya Perpres Zonasi, para guru hanya mendapat pelatihan dari instruktur.
Beberapa instruktur akan diterjunkan ke beberapa daerah sesuai dengan kebutuhan.
"Ya ini nanti kita akan menangani guru berbasis zonasi. Jadi nanti tidak akan ada lagi guru yang kita undang ramai-ramai ke pusat pelatihan yang itu harus memakan biaya perjalanan yang mahal dan harus kasih makan yang berbulan-bulan, nanti kita serahkan zonasi. Jadi itu lebih baik instruktur yang turun ke lapangan," ujarnya.
Setelah pelatihan instruktur kepada guru-guru berbasis zonasi, Muhadjir menuturkan, pemetaan masalah pendidikan pun secara sistematis dan efektif akan terlihat. Ia menyebutnya dengan skema jaring laba-laba.
"Kita gunakan sistem in and out jadi ketika abis dilatih langsung diterapkan di sekolah kemudian kita bisa tahu ada feed back apa, pelatihannya nendang enggak itu untuk menyelesaikan masalah di tempat itu. Jadi menggunakan skema jaring laba-laba," ujar Muhadjir menjelaskan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mu'ti mengaku telah menyampaikan hasil kajian kementeriannya maupun kajian para pakar pendidikan kepada Prabowo.
Baca SelengkapnyaKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperdalam dan mengkaji sistem zonasi.
Baca SelengkapnyaMu'ti menjelaskan filosofi diberlakukannya PPDB sistem zonasi. Yakni pendidikan bermutu untuk semua kalangan.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca SelengkapnyaJalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pukul 12.50 WIB.
Baca SelengkapnyaPertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).
Baca SelengkapnyaPenerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui akan mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengaku mendapatkan laporan adanya pelanggaran PPDB seperti jual beli kursi di sekolah.
Baca SelengkapnyaDIharapkan ada peningkatan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi dari tahun sebelumnya
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.
Baca Selengkapnya