Mengadu ke MUI, Penyelidik KPK Harun Tegaskan Tak Ada Isu Taliban
Merdeka.com - Penyelidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama perwakilan 75 pegawai KPK tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) mengadu ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di hadapan MUI, dia mengadu soal adanya tuduhan taliban dan radikal terhadap beberapa pegawai KPK.
"Kami melakukan advokasi, bersafari ke lembaga-lembaga keagamaan, tidak ada itu yang namanya isu talibanisme, radikalisme, tidak ada isu-isu yang dibikin oleh orang-orang luar, dibikin oleh koruptor untuk melemahkan dan menghancurkan KPK," ujar Harun di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Harun menyebut, isu adanya radikalisme dan talibanisme di KPK digelontorkan oleh pihak-pihak yang ingin menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas dan tak pandang bulu dalam memberantas tindak pidana korupsi.
-
Kenapa ICW kritik KPK soal Harun Masiku? Aksi yang dilakukan ICW ini untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku sejak empat tahun lalu.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Siapa yang ingin mundur dari KPK? 'Da seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan. itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri,' kata dia.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Bagaimana ICW kritik KPK soal Harun Masiku? Saat melancarkan aksinya, para aktivis ini tampil memakai topeng pimpinan KPK yang dimulai dari Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, hingga Johanis Tanak.
"Kami ingin menunjukkan ini lho kami yang sebenarnya, isu-isu itu tidak bisa dikikis. Kami akan mencoba mengikis pelan-pelan, kami membuka diri, inilah kami," kata Harun.
Harun mengaku dirinya dan perwakilan 75 pegawai KPK telah mencurahkan seluruh keresahan yang akhir-akhir ini menjadi polemik. Yakni terkait indikasi penyingkiran terhadap dirinya dan 74 pegawai KPK lainnya melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Kami sudah menyampaikan ke beliau-beliau bahwa keinginan yang baik dari pemerintah ini untuk kemudian menjadikan kami sebagai bagian dari ASN ternyata dalam prosesnya masih banyak pihak-pihak yang kemudian dengan cara-cara yang menurut kami bertentangan dengan apa yg sudah diinginkan pemerintah," kata Harun.
Harun mengaku meminta saran kepada tokoh agama di MUI untuk mengambil tindakan lanjutan. Di mata Harun, tokoh MUI merupakan para guru yang membentengi negara dari segala tindak tanduk yang tak benar.
Selain ke MUI, para pegawai juga diketahui sudah mengadu ke lembaga-lembaga agama lainnya, seperti ke Persatuan Gereja-gerja Indonesia (PGI). Harun menyebut, pengaduan ke berbagai lembaga kegamaan untuk membuktikan para pegawai KPK meski berbeda agama tetap bisa bekerja satu sama lain.
"Kami melakukan advokasi ke beberapa lembaga keagamaan ini termasuk juga ke PGI kemarin untuk menunjukkan kami ini merupakan satu kesatuan yang utuh di dalam sebagai pegawai KPK. Kami terbukti sejak KPK berdiri dengan berbagai kepercayaan tadi, kami bisa melakukan pekerjaan tanpa harus bersinggungan dengan masalah agama dan keyakinan," kata Harun.
Reporter: Fachrur Rozie
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca Selengkapnya"Mendesak kepada Sdr. Firli Bahuri untuk segera mundur dari jabatannya," kata kata Busyro Muqoddas
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan (PDIP) bakal mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi terkait dengan penyitaan HP Hasto.
Baca SelengkapnyaCak Imin besok Kamis berencana akan memenuhi panggilan KPK
Baca SelengkapnyaBahkan, menurut dia, ada juga yang melakukan cara kasar untuk mengintimidasi dan berlindung dalam simbol-simbol dan atribut kekuasaan.
Baca SelengkapnyaGaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca SelengkapnyaKPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca SelengkapnyaStaf Hasto Kristiyanto Cari Perlindungan ke LPSK lantaran berpotensi dikriminalisasi oleh penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan aparat penegak hukum harus orang yang bersih dan berintegritas.
Baca SelengkapnyaTumpak mengaku belum mengetahui lebih detail soal laporan yang dilayangkan oleh Ghufron dengan dugaan pencemaran nama baik.
Baca Selengkapnya