Mengaku jadi korban, Sandiaga dukung fatwa MUI soal muamalah medsos

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wagub terpilih DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyambut positif fatwa MUI tentang pedoman bermuamalah di media sosial. Menurut dia, ada tiga poin penting yang tersirat dari fatwa MUI tersebut.

"Pertama cek validasi (bila mendapatkan pesan broadcast)," kata Sandiaga di kediaman Presiden RI ketiga BJ Habibie Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta Selatan, Selasa (6/6) malam.

Kedua, lanjut Sandi, bila menerima pesan broadcast sebelum disebarluaskan kembali sebaiknya dipastikan pesan itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, pesan yang hendak dibagikan sebaiknya dapat menimbulkan dampak positif.

Orang lain juga bertanya?

"Tiga panduan utama itu kita bisa memberi nilai lebih dalam menggunakan media sosial," ucap Sandiaga.

Sandiaga pun mengaku meski pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta telah usai, namun dirinya masih saja menjadi korban fitnah di media sosial. Karenanya fatwa MUI tentang pedoman bermuamalah di media sosial tersebut sangat penting.

"(Fatwa MUI) sangat positif dan bijak," ucap Sandiaga.

Dia mengatakan, apalagi pedoman bermuamalah tersebut merupakan fatwa dari MUI untuk umat beragama dan umat Islam. Sehingga hukumnya wajib bagi umat Islam untuk melaksanakan fatwa tersebut.

"Ini kan fatwa MUI jadi sebagai umat beragama apalagi umat Islam harus mengikuti jadi harus diikuti untuk menggunakan media sosial," imbuh Sandiaga.

Sandiaga menambahkan mantan Mendikbud M Nuh pun mengatakan media sosial bisa memiliki dua sisi. Melalui media sosial bangsa Indonesia bisa saling merekatkan dari berbagai perbedaan.

Sebaliknya, media sosial juga bisa menjadi pemecah belah di atas keberagaman Indonesia. Dia berharap, para netizen busa menggunakan media sosial sebagai perekat ukhuwah di antara umat beragama.

"Indonesia ini kan terutama Jakarta adalah ibu kotanya medsos dunia jadi gunakanlah untuk merekatkan ukhuwah kita itu yang harus jadi landasan umat beragama," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Muamalah Melalui Media Sosial. Muamalah yang dimaksud adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia meliputi pembuatan, penyebaran, akses, dan penggunaan undivasi dan komunikasi.

Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan, lahirnya fatwa Hukum dan Pedoman Muamalah Melalui Media Sosial bermula dari keresahan MUI terhadap kondisi media sosial masa kini. Media sosial sudah diwarnai berita hoax (bohong), fitnah, hujatan, dan ujaran permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.

(mdk/gil)