Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mengantisipasi Dampak Kenakalan Pelajar Saat PTM Terbatas

Mengantisipasi Dampak Kenakalan Pelajar Saat PTM Terbatas Belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. ©2021 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong sekolah yang berada di wilayah dengan PPKM Level 1-3 untuk bergegas menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Penyebabnya mereka khawatir akan dampak buruk pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang selama ini dijalankan sejak pandemi Covid-19 merangsek ke Tanah Air.

Pemikiran seperti itu tampaknya tak dipahami oleh 34 pelajar dari SMKN 1 Jakarta (Budi Utomo). Alih-alih memanfaatkan kesempatan PTM terbatas, para pelajar tersebut justru bernafsu untuk tawuran.

Mereka diamankan di Taman Skateboard, Jalan M Yamin, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang pada Senin malam (30/8). Mereka diamankan saat hendak menggelar tawuran usai pelaksanaan PTM terbatas.

"Dari hasil interogasi, pelajar dari sekolah SMKN 1 Jakarta sebelumnya benar telah melaksanakan sekolah tatap muka dan pulang 11.00 WIB," ungkap Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Deonijiu De Fatima, Selasa (31/8).

Bukan hanya mengamankan mereka, polisi juga mengamankan 36 pelajar lain dari Tangerang. Dalam tempo semalam saja, polisi mengaku mengamankan 70 pelajar.

Dari hasil penggeledahan di lokasi, polisi menemukan delapan senjata tajam yang dibawa oleh lima siswa dari Jakarta dan Kota Tangerang. Dari 70 yang diamankan, polisi membebaskan 65 pelajar. Sementara lima pelajar yang diduga menjadi dalang dari tawuran tersebut masih diamankan. Kelimanya juga kedapatan menjadi lakon yang mendistribusikan senjata tajam.

"Total itu ada 70 pelajar yang kita amankan dari semalam ya. Nah lima di antaranya itu masih diamankan di Polsek Benteng karena bawa senjata tajam," ungkapnya.

Pendampingan PTM Terbatas

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai mestinya sebelum bergegas menggelar PTM terbatas, sekolah bukan hanya diasesmen oleh Dinas Pendidikan setempat. Akan tetapi perlu dilakukan pendampingan.

Pendampingan diperlukan untuk memastikan mulusnya pelaksanaan PTM terbasa. Pendampingan bukan hanya untuk memastikan keamanan pendidik dan peserta didik, meliankan juga faktor lain, seperti potensi tawuran pelajar.

"Yang lebih penting adalah bagaimana melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah sebelum PTM. Jadi tidak sekedar melakukan asesmen, tapi pendampingan bisa dengan dinas bisa juga dengan partisipasi masyarakat," ujar Ubaid kepada Liputan6.com, Kamis (2/9).

Ubaid pun menyarankan agar asesmen bukan hanya terhadap sekolah melainkan melibatkan semua unsur sekolah guna mengantisipasi potensi buruk buntut jalannya PTM terbatas.

"Ada pertemuan dulu dengan orang tua, ada komunikasi dulu dengan masyarakat dan peserta didik. Sehingga PTM dalam situasi pandemi tidak sekedar masuk, tapi guru, anak, masyarakat harus paham. Nah itu yang gak dilakukan," katanya.

PTM Melibatkan Polisi

Polda Metro Jaya sebetulnya telah mengerahkan personel untuk ditempatkan pada sekolah di Jakarta yang melaksanakan PTM terbatas mulai Senin, 30 Agustus 2021.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengetahui sekolah mana saja yang menggelar PTM terbatas.

"Sedang kita koordinasikan dengan Diknas dan pendataan sekolah-pendataan yang melakukan PTM," ujar Sambodo saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (29/8).

Namun pelibatan personel dari Polda Metro tersebut ditujukan hanya untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang terjadi pada hari pertama pelaksanaan PTM terbatas di sekolah.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menko PMK Minta Pemda Segera Bentuk Satgas PPDB, Tidak Perlu Tunggu Keppres
Menko PMK Minta Pemda Segera Bentuk Satgas PPDB, Tidak Perlu Tunggu Keppres

Muhadjir mengaku mendapatkan laporan adanya pelanggaran PPDB seperti jual beli kursi di sekolah.

Baca Selengkapnya
KPAI Minta PPDB Zonasi Dievaluasi, Ini Alasannya
KPAI Minta PPDB Zonasi Dievaluasi, Ini Alasannya

Ia mengatakan pemetaan tersebut penting untuk memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan.

Baca Selengkapnya
Gubernur Sumbar: Waspadai Potensi Perilaku Menyimpang di Sekolah Asrama dan Ponpes
Gubernur Sumbar: Waspadai Potensi Perilaku Menyimpang di Sekolah Asrama dan Ponpes

Namun sekolah berasrama dan pondok pesantren tidak terlepas dari potensi terjadinya perilaku menyimpang oleh pelajar.

Baca Selengkapnya
Mendikdasmen akan Evaluasi Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi
Mendikdasmen akan Evaluasi Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi

Abdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.

Baca Selengkapnya
Cegah Tawuran Pelajar, Polda Metro Bakal Bikin Grup WhatsApp Bersama Para Guru
Cegah Tawuran Pelajar, Polda Metro Bakal Bikin Grup WhatsApp Bersama Para Guru

Cegah Tawuran Pelajar, Polda Metro Bakal Bikin Grup WhatsApp Bersama Para Guru

Baca Selengkapnya
Kemendikbudristek Beri Catatan Perbaikan Demi Penyempurnaan PPDB 2024, Begini Isinya
Kemendikbudristek Beri Catatan Perbaikan Demi Penyempurnaan PPDB 2024, Begini Isinya

Kemendikbudristek mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan evaluasi demi penyempurnaan PPDB.

Baca Selengkapnya
Menteri Jokowi Sidak Zonasi PPDB di SMA Tangsel, Begini Temuannya
Menteri Jokowi Sidak Zonasi PPDB di SMA Tangsel, Begini Temuannya

Inspeksi dilakukan usai puluhan warga melakukan aksi protes di depan pintu gerbang SMA Negeri 5 Tangsel.

Baca Selengkapnya
"Perundungan dengan Dalih Apa pun Tak Boleh Dibiarkan!"

Dirjen HAM menyebut tindakan merundung bisa mencederai martabat dan merugikan seseorang.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Amin Nilai Pembentukan Satgas PPDB Tidak Salah: Supaya Pengawasan Lebih Ketat
Wapres Ma'ruf Amin Nilai Pembentukan Satgas PPDB Tidak Salah: Supaya Pengawasan Lebih Ketat

Ma'ruf Amin berharap proses PPDB ke depan dapat lebih tertib dilaksanakan dan kecurangan dapat ditiadakan dengan pembentukan satgas tersebut.

Baca Selengkapnya
Cara Ampuh Satpol PP Cegah Tawuran di Jakarta
Cara Ampuh Satpol PP Cegah Tawuran di Jakarta

Satpol PP DKI Jakarta menggaet pelajar untuk mencegah terjadinya tawuran dan tindakan melanggar aturan lainnya di DKI.

Baca Selengkapnya
Buntut Mahasiswa STIP Meninggal, Kemenhub Bentuk Tim Investigasi
Buntut Mahasiswa STIP Meninggal, Kemenhub Bentuk Tim Investigasi

Pihak STIP dituntut untuk tetap kooperatif dan transparan terhadap proses penyelidikan.

Baca Selengkapnya
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan

Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Baca Selengkapnya