Mengantisipasi Dampak Kenakalan Pelajar Saat PTM Terbatas
Merdeka.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong sekolah yang berada di wilayah dengan PPKM Level 1-3 untuk bergegas menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Penyebabnya mereka khawatir akan dampak buruk pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang selama ini dijalankan sejak pandemi Covid-19 merangsek ke Tanah Air.
Pemikiran seperti itu tampaknya tak dipahami oleh 34 pelajar dari SMKN 1 Jakarta (Budi Utomo). Alih-alih memanfaatkan kesempatan PTM terbatas, para pelajar tersebut justru bernafsu untuk tawuran.
Mereka diamankan di Taman Skateboard, Jalan M Yamin, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang pada Senin malam (30/8). Mereka diamankan saat hendak menggelar tawuran usai pelaksanaan PTM terbatas.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Siapa yang merekomendasikan tahapan MPASI? World Health Organization (WHO) merekomendasikan untuk mulai memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI setelah bayi menginjak usia 6 bulan.
-
Apa yang anak harus bisa lakukan sebelum mulai bersekolah? Sejumlah hal dan tahapan perlu bisa dilakukan oleh anak sebelum mereka mulai bersekolah.
-
Apa yang penting untuk anak sebelum sekolah? Keterampilan dasar seperti pergi ke toilet, memakai sepatu, makan bekal sendiri, dan menyiapkan perlengkapan sekolah perlu diajarkan sebelum anak mulai proses belajar di sekolah.
-
Mengapa MPLS penting bagi siswa baru? Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan setiap awal tahun ajaran di berbagai sekolah di Indonesia. MPLS bertujuan untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, memahami tata tertib, serta mengenal guru dan teman-teman baru.
-
Siapa yang perlu tahu tentang MPASI? Bukan hanya si kecil saja, para orang tua juga ikut serta memulai fase baru dalam merawat si kecil.
"Dari hasil interogasi, pelajar dari sekolah SMKN 1 Jakarta sebelumnya benar telah melaksanakan sekolah tatap muka dan pulang 11.00 WIB," ungkap Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Deonijiu De Fatima, Selasa (31/8).
Bukan hanya mengamankan mereka, polisi juga mengamankan 36 pelajar lain dari Tangerang. Dalam tempo semalam saja, polisi mengaku mengamankan 70 pelajar.
Dari hasil penggeledahan di lokasi, polisi menemukan delapan senjata tajam yang dibawa oleh lima siswa dari Jakarta dan Kota Tangerang. Dari 70 yang diamankan, polisi membebaskan 65 pelajar. Sementara lima pelajar yang diduga menjadi dalang dari tawuran tersebut masih diamankan. Kelimanya juga kedapatan menjadi lakon yang mendistribusikan senjata tajam.
"Total itu ada 70 pelajar yang kita amankan dari semalam ya. Nah lima di antaranya itu masih diamankan di Polsek Benteng karena bawa senjata tajam," ungkapnya.
Pendampingan PTM Terbatas
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai mestinya sebelum bergegas menggelar PTM terbatas, sekolah bukan hanya diasesmen oleh Dinas Pendidikan setempat. Akan tetapi perlu dilakukan pendampingan.
Pendampingan diperlukan untuk memastikan mulusnya pelaksanaan PTM terbasa. Pendampingan bukan hanya untuk memastikan keamanan pendidik dan peserta didik, meliankan juga faktor lain, seperti potensi tawuran pelajar.
"Yang lebih penting adalah bagaimana melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah sebelum PTM. Jadi tidak sekedar melakukan asesmen, tapi pendampingan bisa dengan dinas bisa juga dengan partisipasi masyarakat," ujar Ubaid kepada Liputan6.com, Kamis (2/9).
Ubaid pun menyarankan agar asesmen bukan hanya terhadap sekolah melainkan melibatkan semua unsur sekolah guna mengantisipasi potensi buruk buntut jalannya PTM terbatas.
"Ada pertemuan dulu dengan orang tua, ada komunikasi dulu dengan masyarakat dan peserta didik. Sehingga PTM dalam situasi pandemi tidak sekedar masuk, tapi guru, anak, masyarakat harus paham. Nah itu yang gak dilakukan," katanya.
PTM Melibatkan Polisi
Polda Metro Jaya sebetulnya telah mengerahkan personel untuk ditempatkan pada sekolah di Jakarta yang melaksanakan PTM terbatas mulai Senin, 30 Agustus 2021.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengetahui sekolah mana saja yang menggelar PTM terbatas.
"Sedang kita koordinasikan dengan Diknas dan pendataan sekolah-pendataan yang melakukan PTM," ujar Sambodo saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (29/8).
Namun pelibatan personel dari Polda Metro tersebut ditujukan hanya untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang terjadi pada hari pertama pelaksanaan PTM terbatas di sekolah.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muhadjir mengaku mendapatkan laporan adanya pelanggaran PPDB seperti jual beli kursi di sekolah.
Baca SelengkapnyaIa mengatakan pemetaan tersebut penting untuk memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan.
Baca SelengkapnyaNamun sekolah berasrama dan pondok pesantren tidak terlepas dari potensi terjadinya perilaku menyimpang oleh pelajar.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca SelengkapnyaCegah Tawuran Pelajar, Polda Metro Bakal Bikin Grup WhatsApp Bersama Para Guru
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan evaluasi demi penyempurnaan PPDB.
Baca SelengkapnyaInspeksi dilakukan usai puluhan warga melakukan aksi protes di depan pintu gerbang SMA Negeri 5 Tangsel.
Baca SelengkapnyaDirjen HAM menyebut tindakan merundung bisa mencederai martabat dan merugikan seseorang.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin berharap proses PPDB ke depan dapat lebih tertib dilaksanakan dan kecurangan dapat ditiadakan dengan pembentukan satgas tersebut.
Baca SelengkapnyaSatpol PP DKI Jakarta menggaet pelajar untuk mencegah terjadinya tawuran dan tindakan melanggar aturan lainnya di DKI.
Baca SelengkapnyaPihak STIP dituntut untuk tetap kooperatif dan transparan terhadap proses penyelidikan.
Baca SelengkapnyaJalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Baca Selengkapnya