Mengerahkan Segala Upaya Demi Padamkan Karhutla

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meninjau beberapa titik lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan Riau, Selasa (17/9) kemarin. Jokowi menyatakan akan mengerahkan segala upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau.

"Segala usaha sudah dilakukan. Yang di darat (pemadaman) sudah semuanya, tambahan pasukan kemarin sudah saya perintahkan juga. Kemarin datang totalnya 5.600 (pasukan)," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru,Rabu (18/9).

Langkah yang dilakukan antara lain melakukan water bombing di lokasi karhutla dengan mengerahkan 52 pesawat. Cara lainnya, membuat hujan buatan di sekitar lokasi kebakaran.

"Sudah diterbangkan dan Alhamdulillah saat itu di Indragiri Hilir juga hujan turun. Ini sekarang kita lakukan lagi menabur garam," ungkap Jokowi.

Jokowi berharap upaya-upaya itu bisa mengurangi titik api. Namun agar tak menjadi sia-sia, katanya, di tengah langkah tersebut sangat diharapkan tidak ada lagi pihak melakukan pembakaran lahan gambut maupun hutan yang dapat menyebabkan bencana kebakaran hutan dan lahan semakin meluas.

Dia juga memerintah penegak hukum bersikap tegas pada pelaku pembakaran hutan dan lain baik dari kalangan korporasi maupun individu.

"Upaya hukum sudah kita lakukan. Baik yang perorangan baik korporasi semuanya sudah ada tindakan tegas ke sana," ungkap Jokowi.

Copot Pangdam Tidak akan Dilakukan Tergesa-gesa

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, menyinggung soal ancaman Presiden sebelumnya akan mencopot Pangdam dan Kapolda yang tidak bisa mengatasi kebakaran hutan. Menurutnya Pangdam tidak boleh terburu-buru dilakukan, perlu ada evaluasi sebelumnya.

"Ya begini, Saya mantan panglima, saya tahu bagaimana menghadapi titik-titik kritis itu. Titik-titik kritis itu tidak boleh ada pergantian yang tiba-tiba karena diperlukan pengendalian," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Dia menjelaskan, pergantian atau pencopotan tersebut akan dilakukan jika ada peristiwa besar. Jika tidak, pencopotan tidak bisa dilakukan.

"No way, tapi nanti setelah titik kritis ini dilewati akan ada evaluasi jadi saya pikir ini titik kritis yan perlu ada penanganan, semua orang berkonsentrasi, setelah itu baru dievaluasi," lanjut Moeldoko.

Namun, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan akan menjalankan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yaitu mencopot Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) yang terbukti gagal menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dia menjelaskan pemecatan tersebut perintah Jokowi. Sebagai orang nomor satu di TNI, Hadi siap menjalankan perintah dari Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI.

"Pencopotan itu perintah dan akan dilaksanakan," kata Hadi di Rumah Dinas Gubernur Riau, di Kota Pekanbaru, Sabtu (14/9).