Mengungkap uang ratusan juta di Munas Golkar

Merdeka.com - Perselisihan di internal Partai Golkar terus bergulir, hubungan kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) semakin memanas. Apalagi, dalam sidang gugatan yang diajukan kubu Ical terungkap kubu Agung memberikan uang imbalan kepada peserta sebagai tanda terima kasih atas kehadirannya di Munas Ancol, Jakarta Utara senilai Rp 110 juta.

Wakil Ketua DPD II bidang kaderisasi Partai Golkar dari Bontang, Kalimantan Timur, M Arham yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang tersebut membeberkan kalau dirinya menerima imbalan Rp 110 juta dari kubu Agung saat menghadiri sidang tersebut. Kesaksian itu tak dibantah Agung cs.

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Leo Nababan membenarkan pernyataan M Arham. Leo mengakui kalau pihaknya memberikan uang kepada setiap peserta yang hadir pada Munas Ancol itu.

Namun, Leo membantah jika uang itu dikatakan bentuk suap untuk memenangkan Agung. Menurut pengakuannya, uang itu diberikan sebagai pengganti uang perjalanan bagi para simpatisan Agung.

"Perlu saya jelaskan di sini bahwa uang itu bukan untuk uang sogok suara, itu untuk biaya transportasi juga uang pegangan (khas) daerah-daerah. Setiap provinsi dapat itu," kata Leo saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Kamis (18/6).

Leo mengatakan perihal pemberian uang transportasi bagi setiap kader partai yang ikut dalam perhelatan lima tahun sekali itu, bukan hanya dilakukan Golkar. Dia menyebut, sebagian partai besar di tanah air juga melakukan hal yang sama.

"Seperti itu bukan hanya Golkar, partai lain juga sama," bebernya.

Bagi Leo, kesaksian M Arham dalam sidang merupakan hiruk pikuk dalam dunia politik. Akan tetapi, dia menilai pernyataan M Arham tidak pada situasi ataupun kondisi yang tepat.

Bahkan, Leo menyindir keterangan saksi di persidangan. "Itu bagi kami hanya politik. Berbicara politik pakai UU politik bukan UU perkawinan," cetusnya.

Lebih jauh, Leo menganggap ada hal yang lebih penting ketimbang mempersoalkan pemberian uang di Munas Ancol. Kolega Agung ini, mengatakan pernyataan Ical yang menyebut Pilkada tidak penting bagi Golkar patut menjadi sorotan.

Leo menyatakan apa yang disampaikan Ical bertolak belakang dengan visi dan misi Golkar. Menurut dia, kemenangan partai berlambang pohon beringin di Pilkada merupakan modal awal bagi partai ke arah yang lebih baik.

"Ada hal yang lebih penting dari ini (Pemberian uang ke simpatisan Agung), soal pernyataan Ical Pilkada tidak penting. Bagi Agung Laksono itu penting karena Pilkada itu penting bagi kemenangan-kemenangan Golkar berikutnya. Di sini jelas perbedaan prinsip golkar," pungkasnya.

Untuk diketahui, M Arham selaku saksi sekaligus Wakil Ketua DPD II bidang kaderisasi Partai Golkar dari Bontang, Kalimantan Timur memberi kesaksian yang mengejutkan. Dalam persidangan gugatan kubu Ical, dia mengaku menerima uang sebesar Rp 110 juta sebagai bentuk terima kasih hadir di Munas Ancol.

Dia mengungkapkan pemberian itu tidak didapatkan secara merata oleh semua peserta yang hadir. DPD I Partai Golkar kabarnya mendapatkan Rp 500 juta, DPD tingkat kabupaten mendapatkan Rp 300 juta.

"Itu mereka yang benar asli hadir yang memang tepat, yaitu ketua dan sekretaris. Nah kalau saya kan datang sendiri tanpa pendamping," kata M Arham dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (18/6).

Menurutnya, dari pemberian uang sebesar Rp 150 juta itu masih dipotong pajak, yaitu dengan rincian awal datang munas dikasih Rp 100 juta dan dipotong Rp 30 juta. Jadi total Rp 70 juta. Kemudian keesokan harinya, usai munas terima lagi Rp 50 juta, dipotong Rp 10 juta. Jadi menerima sebesar Rp 40 juta.

"Total keseluruhan yang saya dapat Rp 110 juta dan saya terima cash. Untuk potongan itu sendiri, itu dipotong panitia, katanya untuk bayar pajak," jelasnya. (mdk/ary)