Menhan dan Panglima TNI tak kompak soal pembebasan WNI di Filipina

Merdeka.com - Upaya pembebasan WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf terus dilakukan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Filipina terkait pembebasan 7 anak buah kapal (ABK) Tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Robby 152.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, saat ini korban sandera kelompok militan Abu Sayyaf ada bersama kelompok bersenjata di Panadao setelah sebelumnya berada di pegunungan utara Kepulauan Sulu.

"Sudah 3-4 hari ini di sana, nanti kalau digeser lagi entah ke mana, intelijen ada di sana semua pasti saya diinformasikan," kata Menhan Ryamizard Ryacudu seperti dilansir Antara, di Jakarta, Jumat (1/7) kemarin.

Meski telah mengetahui lokasi penyanderaan tujuh ABK, pemerintah belum bisa mengerahkan kemampuan militer untuk membebaskan sandera. Ini sesuai kesepakatan dua negara. Terlebih sekitar 6.000-10.000 tentara Filipina telah diposisikan untuk mengepung wilayah penyanderaan.

"Jangan 'ngrecoki' dulu lah, kecuali kalau kita diminta untuk sama-sama baru kita lakukan," kata Menhan.

Menhan mengaku terus berkomunikasi dan koordinasi dengan Menhan Filipina yang baru dilantik di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, Delfin Lorenzana. Tak hanya itu, Ryamizard juga masih berkomunikasi dengan mantan Menhan Filipina untuk pembebasan WNI.

"Saat saya koordinasi, Menhan yang lama dan baru itu nempel terus. Apapun yang kita bicarakan menhan yang baru pasti lapor ke Presiden Duterte, jadi nyambung," ungkap Ryamizard.

Sementara itu, di tempat terpisah, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tampak sudah tak sabar ingin mengerahkan pasukannya ke Filipina demi membebaskan 7 WNI yang di sandera. Pihaknya juga telah mengetahui keberadaan para sandera tersebut. Semuanya terpantau sudah berada di Pulau Sulu, Filipina.

"Sudah berada di kepulauan Sulu semua, hanya tempatnya terpisah," kata Gatot di Mabes TNI, kemarin.

Gatot mengungkapkan, pihaknya akan selalu memantau pergerakan para sandera. Namun, untuk mengerahkan pasukan, Panglima Gatot belum juga memastikan sebab dirinya belum mendapatkan persetujuan dari Menhan Ryamizard Ryacudu.

Gatot menegaskan, TNI selalu siap kapanpun tiba waktunya pembebasan sandera. "TNI selalu siap 24 jam, begitu hari ini disampaikan, paling lama 2 jam kita sudah bisa bergerak," tutupnya.

Gatot menjelaskan, terkait patroli dan pengawalan kapal berbendera Indonesia di perairan Filipina, nantinya akan dilakukan secara bersama-sama. Tujuannya, perjalanan kapal yang utamanya membawa batu bara ke Filipina, berjalan lancar tanpa drama penyanderaan oleh kelompok bersenjata.