Follow
Menhan lobi Mendagri agar kepala daerah ikut mendanai bela negara
Merdeka.com - Program bela negara di bawah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menuai kritik dari banyak pihak. Tidak sedikit anggapan miring sehingga pemerintah diminta mempertimbangkan ulang program ini. Apalagi dibutuhkan anggaran besar dalam pelaksanaannya.
Ryamizard menanggapi santai kritikan tersebut. Dia menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai anggaran operasional program. Sebab, Kemenhan masih memiliki dana cukup untuk melaksanakan program tersebut.
"Kan ada dana kementerian Kemenhan. Jadi jangan bilang tidak ada uang, biasa saja," ujar Ryamizard di Kantor Badiklat Kemenhan, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
-
Apa tugas Kemenhan RI? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bantuan apa yang diberikan Kementan? Kementan Salurkan Bantuan 2,3 Ton Pangan Untuk Masyarakat Papua Terdampak Cuaca Ekstrem Kementerian Pertanian (Kementan) merespons cepat adanya cuaca ekstrem yang mengakibatkan 6 warga Puncak Papua meninggal dunia.
-
Apa yang Kemenkumham terima dari Menpan RB? Kemenkumham menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik.
-
Siapa yang dukung program Kementan? Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofan Noor mendukung gerakan yang diusung Menteri Pertanian tersebut.
Ryamizard menambahkan tidak hanya anggaran di kementeriannya, untuk tahun depan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Harapannya, kepala-kepala daerah turut membantu operasional program ini.
"Mulai tahun depan kan kita sudah koordinasi dengan Mendagri, jadi agar anggaran daerah bupati gubernur dapat digunakan untuk membantu program ini," terangnya saat jumpa pers.
Seperti diketahui, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu secara resmi membuka kegiatan pembentukan kader pembina Bela Negara di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan, Jalan Salemba Raya, Jakarta.
Program Bela Negara mewajibkan para kader mentransformasikan ilmu ke lingkungan sekitarnya. Diharapkan 4.500 kader angkatan pertama bisa melakukan saran tersebut.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya
Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca Selengkapnya
Kemendagri mengapresiasi sembilan kepala daerah dan satu kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir.
Baca Selengkapnya
Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PKB juga mendorong para relawannya yang militan ikut terlibat dalam kepemimpinan di daerah dengan minimal menjabat kepala desa.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.
Baca SelengkapnyaLangkah ini dilakukan untuk mengatasi masalah produksi pertanian yang terhambat akibat minimnya akses jaringan irigasi.
Baca Selengkapnya
Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya