Menhan Prabowo Diminta Hati-Hati Bicara Konflik Geopolitik Ukraina Rusia

Merdeka.com - Rencana perdamaian untuk mengakhiri Perang Rusia-Ukraina yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pada Sabtu 3 Juni 2023 telah ditolak oleh Ukraina.

Peneliti Studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Radityo Dharmaputra menilai sikap Ukraina menolak proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo merupakan hal yang wajar. Sebab, dia menyebut proposal itu tidak masuk akal.

"Karena tidak masuk akal, tidak sesuai kondisi saat ini di lapangan, tidak mempertimbangkan konteks sejarah dan politik kawasan Eropa Timur, serta tidak sesuai prinsip Indonesia sendiri," kata Radityo seperti dikutip dari Liputan6.com, Senin (5/6).

Selain itu, kata dia, usulan terkait penarikan mundur pasukan sejauh 15 km dan pembentukan zona demiliterisasi (DMZ), wajar ditolak Ukraina. "Kalau ditawarkan di awal perang, tentu masuk akal bagi Ukraina karena mereka sedang terdesak. Saat ini, Ukraina di atas angin," jelas Radityo.

Sementara, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, meminta Prabowo untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia.

Berita lengkap mengenai Prabowo Subianto bisa dibaca di Liputan6.com

"Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina," sebut Meutya.

Ketua DPP Partai Golkar ini pun menyebut Resolusi PBB telah dikeluarkan dan Indonesia menyetujui resolusi yang meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina dan menarik mundur pasukannya dari Ukraina.

"Indonesia mendukung Resolusi yang menjunjung tinggi penegakan Rule of Law khususnya Piagam PBB, Hukum Internasional dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia" kata Meutya.

"Sebagai negara yang menganut Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Indonesia terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia melalui berbagai forum multilateral, serta meminta negara-negara di dunia menyerukan penghentian perang di Ukraina agar tidak berakhir pada konflik yang berbahaya seperti perang nuklir yang bisa mengancam keberlangsungan hidup umat manusia," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menyampaikan lima sarannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina. Saran itu ia sampai pada forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Jumat (2/6).

"Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan bagi saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk secepat mungkin menghentikan permusuhan," kata Prabowo.

Ia mengusulkan agar Dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian. Dia mengusulkan beberapa garis besar saran resolusi konflik.Lima saran tersebut meliputi pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

"Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan langkah-langkah ini telah terbukti efektif dalam sejarah. Contohnya di Korea. "Meskipun saya sepakat bahwa resolusi masih harus dicapai di Korea," ujarnya.

"Namun, yang mendesak adalah penghentian permusuhan segera untuk melindungi penduduk sipil tak berdosa di wilayah konflik," tegasnya.

Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, pada hari yang sama menolak rencana yang diajukan oleh Prabowo, menyebutnya sebagai proposal yang 'aneh'.

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," kata Reznikov seperti dikutip dari France24 (3/6).

"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami dengan rencana aneh ini," tambahnya.