Menhan Prabowo Perintahkan Anak Buah Teliti Beri Info Penggunaan Anggaran ke BPK
Merdeka.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, memimpin acara Entry Meeting Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2020. Pemeriksaan keuangan itu pada unit organisasi (UO) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kemhan, Jakarta, Rabu (17/2).
Dalam acara ini, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendra Susanto, menyerahkan surat tugas dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Menhan.
Dalam sambutannya, Prabowo menekankan kepada Kasatker maupun Kasubsatker baik di lingkungan UO Kementerian Pertahanan untuk menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa BPK.
-
Apa yang ditekankan Prabowo di sidang kabinet? Prabowo turut mengulas peringatan tegasnya kepada jajaran dalam sidang kabinet pertama beberapa waktu lalu, yang menekankan tekat kuat merealisasikan program makan bergizi gratis bagi siswa di sekolah dan ibu hamil.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Bagaimana Prabowo mempersiapkan SDM keamanan siber? 'Tetapi yang nyata tentang masalah AI, Cyber dan teknologi tinggi adalah sumber dayanya. Awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk empat fakultas baru di bidang sains, teknologi, enginnering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita untuk menguasai sains, teknologi, AI, untuk menguasai cyber,' ungkap dia.
-
Apa yang disoroti Prabowo di rapat kabinet? Prabowo menyinggung soal makan bergizi gratis diragukan banyak pihak. Prabowo menegaskan, program itu memang tidak bisa langsung berjalan sempurna. Apalagi di tahap-tahap awal.
-
Bagaimana Prabowo menjaga keseimbangan hubungan internasional? Dengan kemampuannya, Prabowo diyakini para Pemilih Pandai mampu menjaga keseimbangan antara hubungan dengan China, AUKUS, dan negara-negara lainnya seraya meningkatkan kerja sama regional dan memperkuat peran dalam organisasi regional agar dapat membantu mengelola dan membangun keamanan bersama.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo dengan calon menteri? 'Ada yang sudah mengusulkan dan sedang diprofiling disimulasikan ya nanti pada waktunya akan disampaikan kembali kepada ketua umum yang bersangkutan,' kata Dasco, saat diwawancari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9).
"Sehingga Tim Pemeriksa dapat menilai bahwa institusi Kemhan atau TNI telah sesuai kriteria penyusunan laporan keuangan," kata Prabowo, Rabu (17/2).
Prabowo berharap, hasil kegiatan selama tahun 2020 yang dihadapkan pada refocusing dan realokasi anggaran, dapat tersaji dalam laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sehingga, dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI tahun 2020.
"Serta dapat mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Ketua Umum Gerindra ini.
Setelah pelaksanaan entry meeting ini, Tim Pemeriksa BPK akan melanjutkan kegiatan pemeriksaan sampai tanggal 27 Mei 2021 di setiap UO. Selain itu, Tim Pemeriksa BPK RI sebagai fungsi auditor dan jajaran UO Kemhan dapat bersinergi guna mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
Oleh karena itu, Prabowo berpesan kepada para pejabat di lingkungan UO agar kooperatif dalam menyajikan data yang mendukung kepada BPK. Serta, informasi yang dibutuhkan dan berkoordinasi kepada BPK.
"Serta melakukan rekonsiliasi yang ketat dari satker terkecil sampai dengan tingkat eselon, untuk meminimalisir terjadinya selisih data dan mencari solusi terbaik dalam pemecahannya," ucap Prabowo.
Sementara, Anggota I BPK Hendra Susanto menjelaskan, bahwa Taklimat awal atau entry meeting adalah salah satu bentuk komunikasi antara pemeriksa dan entitas.
Tujuannya, agar tercipta kesamaan persepsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan pelaporan keuangan.
Ketua Tim Pemeriksa BPK ini menekankan beberapa perhatian dalam laporan keuangan UO tahun 2020. Sebab, Laporan Keuangan Kemhan/TNI sangat penting bagi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara keseluruhan.
"Mengingat jumlah anggaran yang besar sehingga menjadi barometer terhadap keberhasilan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara keseluruhan," ucapnya.
Selain itu, kata dia, Opini WTP yang telah diterima Kemhan atau TNI dalam 3 tahun terakhir adalah manifestasi dari kerja keras Kemhan dan UO yang termasuk di dalamnya.
Sesuai amanat Undang-Undang No 15 Tahun 2006 BPK RI bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh laporan keuangan Kementerian/Lembaga termasuk diantaranya adalah Laporan Keuangan Kemhan/TNI.
Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat sejauh mana penyusunan laporan keuangan disusun dihadapkan pada empat kriteria. Yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Sistem Pengendalian Intern.
Hadir dalam entry meeting Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2020 UO Kemhan ini, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Kemudian, Wamenhan M. Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, Rektor Unhan Laksdya TNI Octavian, Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, serta para pejabat Eselon I Kemhan.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo meminta bendahara negara memantau duit negara di tiap kementerian agar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto meminta para menteri efisien dalam menggunakan anggaran.
Baca SelengkapnyaMantan Menteri Pertahanan mengakui nasihatnya ini memang sulit dilakukan karena ia punya pengalaman serupa.
Baca SelengkapnyaPrabowo yakin kebijakan ini bakal menghemat anggaran negara hingga Rp15 triliun.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga tegas melarang perjalanan luar negeri yang mengada-ada.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Keuangan dan jajarannya meneliti kembali APBN
Baca SelengkapnyaPrabowo juga meminta jajaran menterinya untuk kembali menelusuri alokasi APBN dan mempelajari kembali Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).
Baca Selengkapnya"Tolonglah, ya, para menteri puasa dulu, puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat USD 1,5 miliar dari perjalanan saja," tegas Prabowo
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteirnya tidak ragu melaporkan pejabat di bawahnya jika tidak puas dengan kinerjanya.
Baca SelengkapnyaPrabowo meminta pemerintah pusat dah daerah fokus mengedepankan permasalahan yang menimpa rakyat.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, sejumlah menteri hingga Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Agus Subianto memperhatikan serius
Baca Selengkapnya