Menhan: Presiden 2 kali ke Papua, Gubernur & wakilnya tak pernah ada

Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyayangkan Gubernur Papua Lukas Enembe yang tak pernah mendampingi Presiden Joko Widodo saat blusukan ke Papua. Sehingga Papua akan sulit menggenjot pembangunan jika para kepala daerah di daerah tersebut, baik gubernur, wakil gubernur hingga bupati, lebih memilih tinggal di luar daerah yang mereka pimpin.

"Pejabat di sana jarang ada di tempat. Presiden dua kali datang ke sana, gubernur, wakil gubernurnya nggak ada. Yang jemput sekretaris daerah. Bayangkan. Di Jakarta atau di mana dia? Katanya kadang-kadang di Singapura," ujar Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (19/8).

Dia pun mengatakan, pemerintah pusat setiap tahun telah menganggarkan dana pembangunan sebesar Rp 37 triliun untuk Papua. Namun, perilaku para pejabat yang jarang berada di daerahnya membuat anggaran tersebut sia-sia dan entah ke mana.

Lanjut dia, jika membandingkan dana pembangunan Papua dari pemerintah pusat dengan jumlah penduduk pada tahun itu, maka setiap penduduk di provinsi itu akan mendapatkan kurang lebih Rp 13 juta.

"Ini setiap tahun Rp 37 triliun untuk Papua. Penduduk di sana berapa? Tidak sampai tiga juta? Rp 37 triliun dibagi 3 juta berapa mewah dia. Tapi duitnya mana," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, juga menunjukkan keheranannya dengan perilaku para pejabat Papua.

"Presiden datang dua kali ke sana, gubernur tidak ada. Wakil gubernur juga tidak ada," ungkapnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/8) malam.

Pernyataan Luhut ini merupakan lanjutan dari pembahasan antar menteri dan pimpinan lembaga negara di bawah koordinasi Menko Polhukam, kemarin. Usai rapat itu, Luhut mempublikasikan laporan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, kepadanya.

"Banyak pejabat di daerah sana yang tidak tinggal di daerah pemerintahannya melainkan banyak membuang waktu di Jakarta dan tempat lain," ucapnya.