Menhan sebut TNI tak akan biarkan KPK vs Polri berkelahi
Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak mempermasalahkan soal KPK yang meminta bantuan dari TNI untuk mengamankan gedung KPK. Menurutnya, hal tersebut wajar dilakukan oleh KPK untuk mengantisipasi terjadinya konflik.
"Saya baru tahu. Itu kan agar tidak terjadi perkelahian. Pastinya Panglima TNI sudah berkoordinasi dengan KPK. Kalau untuk yang baik ya tidak apa-apa, kalau misalnya berkelahi mau dibiarin?" Kata Ryamizard seusai mengikuti rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Sementara, ditemui terpisah, Ketua Komisi III DPR Azis syamsuddin juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, sepanjang sesuai prosedur, hal tersebut wajar saja dilakukan.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Kenapa Kejaksaan Agung tahan tersangka? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.'Terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan 17 April,' tutup Ketut.
-
Siapa yang ditangkap? Personel Brimob menangkap pria berinisial I, P, G yang diduga sebagai pemakai dan WA sebagai bandar dan perempuan N sebagai pemakai pada Rabu (19/6) dini hari.
-
Siapa pelakunya? Orang ke-3 : 'Seperti biasa saya menjemput anak saya pulang sekolah sekitar jam tersebut'Karena 22 jam sebelum 5 April 2010 adalah jam 1 siang 4 april 2010 (hari minggu)
-
Siapa pemimpin Rampokan Macan di Blitar? Di Blitar, pagelaran ini dipimpin Patih Djojodigdo, pelaksana administratur tertinggi di bawah Bupati Raden Warso Koesomo yang bertugas pada tahun 1877-1895.
"Boleh-boleh saja. Asal sesuai prosedur, ya tidak masalah," kata Azis.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI AD Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan belum ada pasukan yang diterjunkan untuk mengamankan Gedung KPK. Namun, dia membenarkan memang ada permintaan dari Panglima TNI untuk menyiapkan langkah pengamanan. Namun belum ada satuan yang bergerak melakukan tindakan pengamanan.
"Bukan perintah saya, tapi perintah dari panglima TNI. Betul KPK meminta kepada panglima TNI, dan saya sebagai Kasad menjalankan perintah dari panglima TNI dan presiden, sebagai pemegang tertinggi komando. Maka, selama belum ada perintah dari situ, saya belum bisa melakukan tindakan pengamanan," kata Gatot di Mabes TNI AD, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (26/1).
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota TNI-Polri hingga pejabat negara bisa dipidana bila melanggar netralitas di Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaFadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Baca Selengkapnya"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan," tegas Megawati
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaMK menilai dalil permohonan Anies-Cak Imin soal dugaan ketidaknetralan TNI dengan kehadiran Mayor Teddy Indra Wijaya di Debat Capres tidak beralasan hukum.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaKapolres Rohil AKBP Andrian menegaskan kalau TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih.
Baca Selengkapnya