Menhub Budi Karya akan komunikasi dengan sopir taksi online

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait aksi ratusan sopir taksi online menuntut pencabutan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Budi mengaku akan melakukan komunikasi dengan pengemudi taxi yang merasa dirugikan.

"Ya makanya nanti kita akan komunikasi," ungkap Budi usai mengikuti rapat terbatas 'Membahas Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)' di Kantor Presiden, Selasa (23/8).

Budi belum bisa memastikan apakah keputusannya nanti berpihak pada nasib pengemudi taxi online atau sebaliknya. Dia hanya memastikan akan mendengarkan masukan-masukan dari pihak terkait.

"Ya kita akan dengarkan. Saya itu sayang sekali sama masyarakat, saya sayang banget. Kita akan mencarikan jalan yang terbaik, lapangan kerja yang baik, memudahkan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya ratusan sopir taksi online melakukan aksi demo dari Lapangan Parkir Timur Senayan menuju Gedung Kompleks Parlemen, Senin (22/8) siang untuk menyampaikan tuntutan kepada Komisi V DPR yang membidangi masalah transportasi dan perhubungan. Mereka menilai ada beberapa poin Permenhub yang merugikan para sopir taksi online.

"Jujur kita keberatan karena pada dasarnya banyak dari kita pengemudi yang sifatnya bekerja hanya sampingan, tidak menetap," ujar Iman, Ketua Umum CCO (Community Car Online) di lapangan .

Beberapa poin dalam Permen No. 32 Tahun 2016 yang dianggap merugikan di antaranya adalah kewajiban memiliki SIM A umum dan melakukan KIR. KIR dianggap merugikan karena asuransi (pribadi) terhadap kendaraan akan batal karena dipergunakan layaknya angkutan umum.

Selain itu, mereka juga menolak keras balik nama STNK ke perusahaan PT ataupun koperasi.

"Tidak mau dibalik nama karena mobil sebetulnya mereka ingin memiliki," lanjutnya.