Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkes Budi Kapok Pakai Data Kemenkes Untuk Program Vaksinasi Covid-19

Menkes Budi Kapok Pakai Data Kemenkes Untuk Program Vaksinasi Covid-19 Wamenkes dan tenaga kesehatan disuntik vaksin Covid-19. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk program vaksinasi Covid-19. Sebab, KPU belum lama menggelar Pilkada 2020 dan punya data aktual.

Budi mengungkapkan, bahwa dirinya kapok memakai data dari Kementerian Kesehatan. Sebab, data Kemenkes, menurut dia, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Jadi sekarang saya sudah lihat by Kabupaten, kota, nanti saya akan perbaiki strategi vaksinasinya, datanya juga, supaya enggak salah. Sudah kapok saya enggak mau lagi pakai datanya kementerian kesehatan," katanya dalam dialog 'Vaksin & Kita' Komite Pemulihan Ekonomi & Transformasi Jabar saat dilihat Jumat (22/1).

Orang lain juga bertanya?

"Aku ambil datanya KPU, KPU manual, itu kemarin baru banyak pemilihan, kayaknya itu yang paling current, ambil data KPU," tambah dia.

Budi mengungkapkan, saat itu dia memakai data dari Kemenkes untuk pendataan vaksinasi di rumah sakit dan Puskesmas. Dari data Kemenkes, jumlah itu cukup secara nasional.

"Saya enggak mau dua kali ketipu, secara agregat cukup jumlah Puskesmas rumah sakit untuk menyuntik, rumah sakit pemerintah saja, enggak usah libatin Pemda, enggak usah libatin swasta, cukup, aku kapok, aku enggak percaya data nasional," ungkapnya.

Namun, hasilnya tidak cukup setelah ia menelusuri data Kemenkes itu ke provinsi, kabupaten dan kota. Maka dari itu, ia kapok menggunakan data Kemenkes.

"Itu 60 persen tidak cukup, karena Bandung penuh rumah sakit, sama Puskesmasnya, nyuntik bisa, begitu Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari selesai, 8 tahun selesai, karena fasilitasnya enggak ada," tandasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Sebut Ada Anggaran Pemilu untuk Situasi Covid-19
KPU Sebut Ada Anggaran Pemilu untuk Situasi Covid-19

"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim

Baca Selengkapnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya

Dari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Ungkap Kasus Korupsi APD Covid-19 yang Diusut KPK Terjadi Sebelum Menkes Budi Gunadi
Kemenkes Ungkap Kasus Korupsi APD Covid-19 yang Diusut KPK Terjadi Sebelum Menkes Budi Gunadi

Kasus dugaan korupsi tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan KPK telah menetapkan tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK: Nilai Proyek Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes Rp 3,03 Triliun
KPK: Nilai Proyek Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes Rp 3,03 Triliun

Nilai proyek yang mencapai nilai triliunan Rupiah tersebut untuk pengadaan 5 juta set APD.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Koordinasi dengan Plt Ketua KPU Terkait Coklit Data Pemilih dan Peta Kerawanan Pilkada 2024
Bawaslu Koordinasi dengan Plt Ketua KPU Terkait Coklit Data Pemilih dan Peta Kerawanan Pilkada 2024

KPU RI memutuskan untuk menunjuk Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin sebagai Plt. Ketua menggantikan Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman

Namun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.

Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan Dukung Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu 2024
BPJS Kesehatan Dukung Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu 2024

Jumlah penduduk yang telah mendapatkan Program JKN telah mencapai 265 juta jiwa atau 95,76% dari jumlah Penduduk.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi Buka Suara Soal Somasi yang Dilayangkan Ahli Kedokteran
Menkes Budi Buka Suara Soal Somasi yang Dilayangkan Ahli Kedokteran

Budi mengaku banyak mendapat kritikan maupun celaan terkait kebijakannya.

Baca Selengkapnya
KPU DKI Tetapkan DPS Pilkada Jakarta 8,2 Juta Orang
KPU DKI Tetapkan DPS Pilkada Jakarta 8,2 Juta Orang

Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain

Baca Selengkapnya
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Dharma-Kun, Ridwan Kamil Tegaskan Soal Aturan
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Dharma-Kun, Ridwan Kamil Tegaskan Soal Aturan

Kang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya
KPU Coklit Data Jokowi untuk Pilkada 2024 di Istana Merdeka
KPU Coklit Data Jokowi untuk Pilkada 2024 di Istana Merdeka

Coklit itu dilakukan sesuai dengan alamat Jokowi dan Iriana untuk data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Menkes Beberkan 400.000 Petugas Pemilu Berisiko Tinggi Meninggal Dunia Tapi Lolos Screening
Menkes Beberkan 400.000 Petugas Pemilu Berisiko Tinggi Meninggal Dunia Tapi Lolos Screening

Dari data terbarunya, ada 84 petugas pemilu yang meninggal dunia dengan rincian 71 dari unsur KPU dan 13 dari Bawaslu

Baca Selengkapnya