Menkes Budi Kapok Pakai Data Kemenkes Untuk Program Vaksinasi Covid-19
Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk program vaksinasi Covid-19. Sebab, KPU belum lama menggelar Pilkada 2020 dan punya data aktual.
Budi mengungkapkan, bahwa dirinya kapok memakai data dari Kementerian Kesehatan. Sebab, data Kemenkes, menurut dia, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Jadi sekarang saya sudah lihat by Kabupaten, kota, nanti saya akan perbaiki strategi vaksinasinya, datanya juga, supaya enggak salah. Sudah kapok saya enggak mau lagi pakai datanya kementerian kesehatan," katanya dalam dialog 'Vaksin & Kita' Komite Pemulihan Ekonomi & Transformasi Jabar saat dilihat Jumat (22/1).
-
Kenapa Medan perlu siapkan data pemilih? 'Dalam hal pemutakhiran data pemilih, Pemkot Medan melalui Kesbangpol dan Disdukcapil Kota Medan berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu Kota Medan, ' kata Bobby Nasution.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana data vaksin PeduliLindungi pindah ke SatuSehat? Profil anggota, sertifikat dan tiket vaksin Covid-19 juga akan tersinkronisasi secara otomatis (dari PeduliLindungi-red). Jadi, setelah memberikan persetujuan, pengguna SatuSehat Mobile tidak perlu repot membuat akun baru untuk mulai menggunakan SatuSehat Mobile
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Kenapa tes kesehatan penting untuk Pilkada Jakarta? Maka dari itu, tes Kesehatan ini menjadi sangat penting, karena seorang pemimpin harus sehat secara jasmani dan rohani.'ini juga mengindikasikan para pemimpin warga Jakarta harus sehat salah satunya olahraga mengkonsumsi makanan yang baik,' sambung RK.
"Aku ambil datanya KPU, KPU manual, itu kemarin baru banyak pemilihan, kayaknya itu yang paling current, ambil data KPU," tambah dia.
Budi mengungkapkan, saat itu dia memakai data dari Kemenkes untuk pendataan vaksinasi di rumah sakit dan Puskesmas. Dari data Kemenkes, jumlah itu cukup secara nasional.
"Saya enggak mau dua kali ketipu, secara agregat cukup jumlah Puskesmas rumah sakit untuk menyuntik, rumah sakit pemerintah saja, enggak usah libatin Pemda, enggak usah libatin swasta, cukup, aku kapok, aku enggak percaya data nasional," ungkapnya.
Namun, hasilnya tidak cukup setelah ia menelusuri data Kemenkes itu ke provinsi, kabupaten dan kota. Maka dari itu, ia kapok menggunakan data Kemenkes.
"Itu 60 persen tidak cukup, karena Bandung penuh rumah sakit, sama Puskesmasnya, nyuntik bisa, begitu Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari selesai, 8 tahun selesai, karena fasilitasnya enggak ada," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaKasus dugaan korupsi tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan KPK telah menetapkan tersangka.
Baca SelengkapnyaNilai proyek yang mencapai nilai triliunan Rupiah tersebut untuk pengadaan 5 juta set APD.
Baca SelengkapnyaKPU RI memutuskan untuk menunjuk Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin sebagai Plt. Ketua menggantikan Hasyim Asy'ari.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk yang telah mendapatkan Program JKN telah mencapai 265 juta jiwa atau 95,76% dari jumlah Penduduk.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku banyak mendapat kritikan maupun celaan terkait kebijakannya.
Baca SelengkapnyaWahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca SelengkapnyaKang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaCoklit itu dilakukan sesuai dengan alamat Jokowi dan Iriana untuk data pemilih Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDari data terbarunya, ada 84 petugas pemilu yang meninggal dunia dengan rincian 71 dari unsur KPU dan 13 dari Bawaslu
Baca Selengkapnya