Menkes genjot pelayanan kesehatan di perbatasan dan pedalaman

Merdeka.com - Kementerian Kesehatan melakukan penandatanganan surat pernyataan komitmen, dengan 48 bupati dan wali kota di daerah perbatasan Indonesia. Acara yang digelar di Wisma Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan ini, mengusung tema 'Nusantara Sehat ; Memperkuat Pelayanan Kesehatan', yang memfokuskan pada penyediaan pelayanan kesehatan di daerah-daerah perbatasan dan terpencil tersebut.

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengatakan, pihak Kemenkes sampai saat ini memang masih memikirkan agar pelayanan kesehatan bisa sampai di daerah terpencil dan di wilayah-wilayah perbatasan.

"Masalah kesehatan di wilayah terpencil dan perbatasan seperti di Takalar, Kalimantan Utara misalnya, memang menjadi perhatian kami di Kemenkes. Terakhir saya ke sana bertemu dengan Plt Gubernur di sana, Pak Irianto. Beliau juga mengeluhkan betapa jauhnya kalau seluruh daerah di sana harus diperhatikan secara menyeluruh olehnya," kata Nila di Wisma Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (25/3).

"Saya juga sedang memikirkan bagaimana hal itu bisa diakomodir, karena jaraknya itu memang bukan main jauhnya. Kami pernah mempunyai pengalaman dengan mengirim satu tim ke Desa Kelai di daerah Berau, dan itu memang cukup jauh ke pedalaman lokasinya," katanya menambahkan.

Nila mengatakan, sejumlah kendala juga kerap dihadapi pihaknya dengan melihat perbedaan masyarakat yang dituju untuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan warga pedalaman tersebut. "Masalah lainnya, dalam hal ini di Kalimantan misalnya, ternyata sebagian penduduknya di sana masih ada yang nomaden," ujar Nila.

Nila mengatakan, masalah-masalah itu hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan, yang menjadi tanggung jawab pihaknya terkait pelayanan kesehatan. Baru-baru ini, lanjut Nila, pihaknya juga menerima laporan adanya masalah kesehatan pada Anak Rimba, suku Badui, dan lain sebagainya, yang memang masih sangat sukar untuk tersentuh oleh Kemenkes.

"Maka saya berterima kasih dengan adanya Puskesmas di sana, walaupun masih ada persoalan SDM. Kami sudah meminta kepada KemenPAN agar membantu menyelesaikan masalah ini dengan mengirim bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Karena semua perhitungan seperti ini memang memerlukan keakuratan, agar bagaimana pembiayaan dan kemampuan di Kabupaten/Kota itu sendiri bisa diselaraskan dengan kebutuhan bagi wilayah terpencil di daerah tersebut," kata Nila.

"Jadi dengan adanya program Nusantara Sehat ini, kami akan mencoba beberapa model sistem, sehingga nanti bisa kita evaluasi mana yang lebih baik untuk mengisi pelayanan kesehatan di daerah-daerah perbatasan dan terpencil tersebut," pungkasnya. (mdk/eko)