Menkes harus lebih sigap urus kesehatan rakyat

Merdeka.com - Anggaran belanja Kementerian Kesehatan 2018 mencapai Rp 59,1 miliar. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Kemenkes RI Barlian, anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas nasional sebesar Rp.33,9 triliun (57,4 persen), yang terdiri dari Anggaran untuk JKN sebesar Rp 25,5 T dan Rp 8,4 T Anggaran Non JKN.

Anggaran ini dialokasikan pula untuk belanja prioritas bidang termasuk Penerima Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum (PNBP/BLU) sebesar Rp 17,2 triliun (29,1 persen) serta belanja gaji termasuk insentif untuk Tenaga Kesehatan (dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, dan Nakes lainnya) yang ditugaskan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan terluar, serta biaya operasional sebesar Rp 7,9 triliun (13,4 persen).

Di tengah besarnya anggaran itu, disayangkan 59 balita di Kabupaten Asmat meninggal dunia terkena campak. Kematian balita ini terjadi di enam distrik masuk wilayah Kabupaten Asmat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai mengatakan kejadian ini lebih banyak disebabkan kondisi derajat kesehatan masyarakat yang menurun akibat rendahnya asupan gizi maupun rendahnya imunisasi campak. Dia mengatakan, sebenarnya pada 2015, imunisasi yang dilakukan di Kabupaten Asmat mencapai 110 persen, tetapi dua tahun terakhir menurun.

Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Dinkes Provinsi Papua Aaron Rumainum mengatakan, data terakhir per 13 Januari 2018 diperoleh dari RSUD Agats, kasus campak sudah ada sejak September 2017 yakni 34 pasien rawat jalan dan 15 pasien rawat inap.

Dia mengatakan, wilayah Kabupaten Asmat merupakan dataran rendah pesisir pantai, rawa-rawa dan tergenang air. Sehingga akses menuju ke tiap distrik menggunakan 'speedboat' dan juga akses jaringan telekomunikasi seluler di beberapa distrik juga belum bisa.

"Tidak terdapat akses jalan darat yang menghubungkan satu distrik dengan distrik yang lain, kendaraan yang dipakai adalah 'speedboat' dan 'longboat', kadang-kadang menggunakan kole-kole," ujar Aaron.

Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengatakan, sebagai leading sector, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dinilai lalai dalam menangani para korban.

"Kementerian Kesehatan yang seharusnya memonitor penanganan medis sejak awal munculnya penyakit dan memimpin saat terjadi Kejadian Luar Biasa, bukan malah berdalih otonomi khusus di Papua sehingga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab sendirian," katanya.

Menurut Ribka, saat ini tidaklah tepat untuk berwacana karena masyarakat menunggu reaksi cepat Pemerintah Pusat dan Daerah. Masalah klasik soal jauhnya jarak pemukiman dengan Puskesmas seharusnya jadi evaluasi Pemerintah Pusat dan Daerah karena sudah terjadi sejak era Orde Baru.

Teguran bahkan peringatan dari Komisi-IX DPR RI kepada Menteri Kesehatan soal ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Daerah justru dianggap angin lalu karena tidak ada sanksi jika kesimpulan Rapat Kerja antara DPR dan Kementerian Kesehatan tidak dijalankan.

"Ironis karena Presiden Jokowi menginginkan kabinetnya berani melakukan terobosan untuk memecahkan masalah yang sudah menahun," ujar Politikus PDIP ini.

Sebagai Mitra Kerja Menteri Kesehatan, Ribka menganggap Menteri Kesehatan Nila Moeloek gagal menjalankan tugasnya memberikan layanan dasar kesehatan. Dia lantas meminta Presiden Jokowi harus menegur anak buahnya dan menginstruksikan langsung pada Gubernur Papua dan Bupati Asmat untuk melakukan tindakan darurat agar dapat mencegah bertambahnya korban jiwa.

"Duka saya untuk keluarga korban, semoga tidak berulang dan menjadi pelajaran berharga untuk semua pemangku kebijakan baik di Pusat maupun di Daerah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, gizi buruk terjadi akibat kemiskinan di Papua. "Ya gizi buruk terjadi juga antara lain karena soal kemiskinan, soal sumber daya alam, soal kebiasaan," katanya.

Jika melirik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Papua, kata JK, sangat tinggi. Namun, orang nomor dua di tanah air ini mengaku heran kenapa APBD tersebut tidak digunakan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di Papua.

"Jadi semestinya diberikan anggaran yang cukup seperti itu di masing-masing daerah. Ada juga anggaran desa sampai ke situ," ujar dia.

JK mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan gizi buruk di Papua, pemerintah daerah setempat harus bekerja efektif. Pemda juga harus melihat perkembangan masyarakat sehingga bisa menangkal terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Jadi yang pertama ialah bagaimana pejabat di daerah lebih efektif bekerja melihat, nah kalau terjadi kesulitan secepat itu, pusat akan turun tangan," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek menegaskan, pemerintah pusat sudah merespon kasus kejadian luar biasa campak di Kabupaten Asmat, Papua yang menyebabkan 59 anak-anak meninggal dunia. Pihaknya bekerjasama dengan TNI dan kepolisian untuk mengakses ke lokasi yang dituju.

"Sudah gerak dari kemarin. Dari sebelumnya sudah gerak tapi mungkin kekuatan kami sebagai sipil agak kurang sehingga saya kerja sama dengan Panglima TNI, Kapolri dan Kapolda Papua," kata Nila.

Nila mengatakan, pesawat hercules sudah diterbangkan dengan membawa makanan ke lokasi. Selain itu juga membawa obat serta tenaga kesehatan.

"Lokasinya jauh. Setelah sampai Timika harus naik kapal sampai ke Agat dan sebagainya ada beberapa kabupaten. Memang betul di sana harus betul-betul didatangi dan itu tidak mudah," ucapnya.

Untuk penanganan jangka panjang, Menkes Nila meminta pemerintah daerah setempat memberikan perhatian pada warganya. Pemda diminta melihat kondisi warganya secara nyata.

"Jadi pemda harus gerak. Perhatikan harus lihat semua," paparnya.

Pemerintah pusat, kata dia, sudah melakukan intervensi dengan memberikan makanan tambahan. Partisipasi masyarakat juga diperlukan agar mereka tahu bagaimana cara memberikan makanan yang seimbang untuk anak-anak.

"Masyarakat harus tahu cara memberikan makan pada anak. Budaya pola asuh karena itu perempuan harus pintar. Karena kurang gizi maka campak akan terjadi. Infeksi dan kurang gizi dekat sekali," tutupnya. (mdk/eko)