Menkes Minta Masyarakat Laporkan Praktik Transaksional Vaksinasi Covid-19
Merdeka.com - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengimbau, masyarakat segera melapor jika menemukan adanya praktik transaksional dalam kegiatan vaksinasi Covid-19. Ia menegaskan vaksinasi merupakan kegiatan gratis.
"Sangat penting agar masyarakat membantu pemerintah menjaga bahwa vaksin ini gratis, semua rakyat disuntiknya gratis tidak ada yang bayar," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (23/8).
Jika masyarakat menemukan adanya praktik pembayaran dalam hal vaksinasi Covid-19, segera diminta untuk melaporkan ke call center 021-1500567 atau mengirim email ke pengaduan.itjen@kemkes.co.id.
-
Siapa yang melaporkan kejadian penipuan? Baik korban dan calon pembeli sama-sama membuat laporan ke kepolisian.
-
Apa penipuan yang marak terjadi saat ini? Beredar unggahan di media sosial terkait tawaran pinjaman bagi nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) hanya dengan menghubungi nomor WhatsApp.
-
Siapa pelaku penipuan? Kelima tersangka tersebut telah dilakukan penahanan sejak tanggal 26 April 2024 dan terhadap satu WN Nigeria sudah diserahkan kepada pihak imigrasi untuk diproses lebih lanjut,' tuturnya.
-
Siapa yang melaporkan kasus ini? Pembeli dan korban pengeroyokan saat saat jual beli mobil, Ahmad Paisal Siregar melaporkan penjual R Acoka ke Polres Metro Jakarta Timur karena diduga telah melakukan penipuan sekaligus penganiayaan massal.
-
Dimana penipuan terjadi? Pasangan ini memiliki sebuah pusat terapi di Kanpur, Uttar Pradesh, di mana mereka diduga meyakinkan orang-orang bahwa proses penuaan mereka dipercepat oleh polusi udara yang parah.
-
Siapa yang melaporkan klinik terkait dugaan malapraktik? Keluarga Nanie Darham melaporkan klinik terkait dugaan malapraktik setelah melihat kejanggalan dalam kematiannya.
"Jadi kami sampaikan lagi vaksin ini gratis kami mohon masyarakat turut menjaga agar tidak ada pembayaran yang dilakukan dan bisa menyampaikan pengaduan," jelasnya.
Upaya transparansi juga dilakukan pemerintah dengan membuka situs vaksin.kemkes.go.id sebagai wadah pemantauan vaksinasi di seluruh Indonesia. Nantinya, kata Budi, dalam situs tersebut masyarakat dapat mengetahui jumlah dosis yang sudah disuntikan di seluruh daerah.
"Di situ ada menu, bisa melihat semua stok vaksin di seluruh kabupaten kota dan juga laju penyuntikannya sehingga berapa hari kira-kira stok vaksin itu bisa dipakai," terangnya.
Tercatat, merek vaksin yang dipakai di Indonesia yaitu Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm dan Pfizer. Dengan adanya berbagai macam merek vaksin sekaligus pengingat program percepatan vaksinasi, Budi meminta agar masyarakat tidak memilih-milih merek vaksin.
"Dengan adanya beberapa macam vaksin ini kami imbau agar masyarakat tidak pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin memberikan manfaat yang sama yaitu membangun antibodi," tutup Budi.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Minat masyarakat untuk mengikuti penawaran lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan terus meningkat dari waktu ke waktu.
Baca SelengkapnyaUntuk memastikan kebenaran informasi, masyarakat dapat menelpon BPJS Kesehatan Care Center 165.
Baca SelengkapnyaSunardi juga menyampaikan beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh pencari kerja agar terhindar dari penipuan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau agar tidak mudah percaya dan tetap tenang dengan berbagai modus yang terjadi mengatasnamakan BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat berhati-hati saat menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP.
Baca SelengkapnyaJangan merespons apa pun terhadap yang dikirim tersebut karena itu modus penipuan.
Baca Selengkapnyakepada masyarakat apabila mendapatkan pesan dari oknum tersebut dapat segara melaporkan melalui ke pihak KPK melalui call center 198
Baca SelengkapnyaMarak penipuan berkedok lowongan kerja di Bekasi, milenial tak lepas dari penipuan ini.
Baca SelengkapnyaModus itu dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pegawai DJP lalu berkomunikasi dengan wajib pajak.
Baca SelengkapnyaKorban yang mengadu kerap dimintai sejumlah uang ketika mengadu ke hotline tersebut.
Baca SelengkapnyaProses rekrutmen telah dibuka secara online sejak 18 Desember 2023 lalu dan berakhir pada 31 Desember 2023 melalui website https://daftarin.kemkes.go.id.
Baca SelengkapnyaKepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, banyak laporan iseng yang masuk melalui nomor WhatsApp Lapor Mas Wapres.
Baca Selengkapnya