Menkes Minta Pemerintah Daerah Tidak Simpan Stok Vaksin Covid-19

Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta pemerintah daerah tidak menyimpan stok vaksin Covid-19. Permintaan ini disampaikan karena ada sebagian daerah yang menyuntikan vaksin setengah dari total dosis yang diterima.

Budi menegaskan, atas arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah tidak perlu menahan stok vaksin karena akan diatur pengiriman untuk dosis selanjutnya.

"Jadi kalau kita bisa bilang ini sebagai suntikan dosis pertama maka lakukan sebagai suntikan dosis pertama semuanya. Kalau ini sebagai suntikan dosis kedua maka lakukan sebagai suntikan dosis kedua semuanya. Semua manajemen stoknya dilakukan oleh pemerintah pusat," pesan Budi melalui keterangan tertulis yang dikutip merdeka.com, Kamis (26/8).

Bagi daerah yang memang mengalami kekosongan stok vaksin Covid-19, Budi meminta untuk menunggu. Distribusi vaksin Covid-19 dari provinsi hingga daerah tujuan membutuhkan waktu. Bahkan, proses pendistrubusian dari provinsi membutuhkan waktu satu minggu.

Budi mengimbau pemerintah daerah tidak khawatir akan ketersediaan vaksin. Dia memastikan, pemerintah pusat akan mendistribusikan vaksin Covid-19 cukup banyak ke daerah-daerah.

"Jadi September ini saya rasa akan menjadi titik di mana kita akan dapat vaksin lebih banyak. Oleh karena itu rakyat Indonesia, pemerintah daerah tidak usah khawatir, kita pasti akan mengirimkan cukup banyak (vaksin) ke daerah-daerah," katanya.

"Dan untuk membantu transparansinya nanti kita akan pasang di website yang akan kita perlihatkan stok yang ada di masing-masing kabupaten/kota sehingga kita bisa mengetahui masyarakat juga bisa mengetahui stok yang ada di masing-masing kabupaten/kota," sambungnya.

Budi menambahkan, pemerintah telah membuat transparansi stok vaksin level nasional sampai ke level kabupaten/kota melalui website vaksin.kemkes.go.id. Setiap orang dapat mengakses dan memantau stok vaksin yang ada di setiap daerah di Indonesia.