Menkes: Nilai Penanganan Covid-19 Bukan Penilaian Kinerja Daerah

Merdeka.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan nilai E diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait penanganan Covid-19 dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Budi menekankan bahwa penilaian terhadap pengendalian pandemi Covid-19 tingkat provinsi bukanlah untuk mengukur kinerja dari wilayah tersebut.

"Indikator risiko ini saya tegaskan sekali lagi, bukan merupakan penilaian kinerja dari daerah, baik provinsi kabupaten atau kota. Itu merupakan indikator risiko yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan secara internal untuk melihat laju penularan pandemi dan bagaimana kita harus merespons serta kesiapan kapasitas responsnya masing-masing," kata Budi dikutip melalui channel YouTube Kementerian Kesehatan, Jumat (28/5).

Dia menjelaskan bahwa penilaian itu merupakan indikator risiko yang digunakan Kemenkes untuk melihat laju penularan Covid-19 di 34 provinsi. Budi mengungkapkan penilaian tersebut merupakan pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Data-data dan angka merupakan indikator risiko pedoman WHO yang baru, yang digunakan sebagai analisa internal di Kementerian Kesehatan untuk melihat persiapan kita menghadapi lonjakan kasus sesudah liburan lebaran kemarin," kata dia.

Budi mengatakan pihaknya baru mendiskusikan pedoman umum di sekitar empat minggu. Dia berharap penilaian ini nantinya dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam penanganan Covid-19.

"Kita lagi mempelajari bagaimana penerapannya apakah cocok atau tidak dan kita sedang melakukan simulasi di beberapa daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota," ujar Budi.

Menurut Budi, jika dilihat indikator kesiapan menghadapi lonjakan kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta justru mempunyai persiapan yang matang. Bahkan jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Indonesia, Provinsi DKI memiliki jumlah testing sangat agresif.

Tingginya testing diikuti dengan risiko lansia terpapar Covid-19 yang ada di Jakarta. Menurut Budi, jumlah lansia di ibu kota cukup banyak. Sementara diketahui mortalitas covid terhadap lansia juga cukup tinggi.

Hal ini pula, ujar Budi, yang membuat Jakarta memiliki risiko tinggi terhadap penanganan Covid-19. Namun risiko tersebut direspons cukup baik oleh Pemprov DKI dan aparat terkait. Di samping testing mumpuni, kesigapan Pemprov DKI juga tercermin vaksinasi terhadap lansia.

"Untuk urusan testing saya lihat dari seluruh Provinsi DKI yang paling banyak DKI yang paling banyak, karena memang lansianya paling tinggi itu di DKI lebih dari 60 persen sekarang sudah disuntik," kata Budi.

Kemenkes Beri Nilai E Penanganan Covid-19 di Jakarta

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memberikan nilai E kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penanganan pandemi Covid-19. Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang mendapat nilai terendah versi Kementerian Kesehatan.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono menyampaikan penilaian kondisi bed occupancy rate (BOR) dan pelayanan Covid-19 daerah rata-rata memiliki kapasitas yang sangat terbatas.

Terkait penilaian, Dante menyebut tak ada daerah yang mendapat nilai A dan B. Untuk DKI Jakarta bahkan mendapat penilaian kategori E terkait bed occupancy rate dan tracing Covid-19.

"Ada beberapa daerah yang mengalami masuk kategori D dan ada yang masuk kategori E seperti Jakarta tapi ada juga yang masih di C artinya tidak terlalu BOR dan pengendalian provinsinya masih baik," ucap Dante.

Dari 34 Provinsi di RI, hanya DKI Jakarta yang mendapat nilai E. Dante menyebut DKI Jakarta berada pada kondisi kapasitas keterisian tempat tidur yang tak terkendali. Selain itu, upaya tracing di ibu kota juga masih buruk.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebagai pemimpin ibu kota, enggan mengomentari penilaian Kementerian Kesehatan terhadap penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi DKI. Riza menegaskan, pihaknya sudah berupaya optimal melakukan pengendalian pandemi.

"Semuanya nanti akan kita akan evaluasi dan saya tidak bisa mengomentari apa yang menjadi penilaian dari pusat," ujar Riza, Kamis (27/5).

Reporter: Lizsa Egeham