Menkes Prediksi Angka Positif Kasus Covid Pada Imlek Tak Setinggi Libur Sebelumnya

Merdeka.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memprediksi, angka kenaikan Covid tidak terlalu tinggi ketika libur Imlek 2021. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan bahwa angka mobilitas masyarakat cenderung tidak terlalu tinggi bila dibandingkan dengan libur Hari Raya lainnya.

"Kita bersyukur libur imlek kemarin relatif kita liat mobilitasnya tidak baik terlalu tinggi. Nanti kita lihat ke depan dalam dua minggu ke depan insyaAllah kasusnya tidak tinggi," katanya melalui konferensi pers virtual pada Chanel Youtube BNPB Indonesia, Sabtu (20/2).

Dia menyampaikan, bila angka kasus libur Imlek akan terlihat dalam dua minggu ke depan. Atas hal itu, Budi berharap angka kenaikan kasus Covid-19 tidak melonjak tinggi dan meminta agar masyarakat tidak bepergian ketika momentum liburan panjang.

"Yang saya minta liburan panjang lebaran diimbau agar bisa kita lakukannya terbatas saja di rumah saja. Karena jangan sampai yang sudah kita lakukan sekarang harus kita ulangi lagi. Ada kenaikan kasus konfirmasi 34 persen lagi, ada tekanan RS lagi, ada banyak tenaga kesehatan lagi (terpapar). Dengan cara kita batasi pergerakan pada saat liburan nanti," imbaunya.

Lanjutnya, pemerintah akan terus mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas ketika momentum liburan panjang. Karena belajar dari imbas liburan Idul Fitri tahun lalu dan Libur Natal dan Tahun Baru kemarin yang membuat angka penyebaran Covid-19 naik.

"Terlihat bahwa setiap kali ada liburan panjang yang mobilitasnya tinggi rata rata kasus konfirmasi naik 30-40 persen. Kita lihat Lebaran tahun lalu seperti itu, liburan Natal dan Tahun Baru tinggi sekali. dan alhamdulillah melihat gejala seperti itu, kemarin kita imbau agar masa liburan ini kalau bisa dilakukan mobilitasnya terbatas di rumah saja," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dari 23 Februari sampai 8 Maret 2021. Keputusan tersebut dilakukan, karena PPKM mikro dinilai efektif menurunkan angka penyebaran Covid-19.

"Secara nasional jumlah kasus aktif mengalami penurunan signifikan -17,27% selama sepekan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melalui konferensi pers virtual pada Chanel Youtube BNPB Indonesia, Sabtu (20/2).

Termasuk, lanjut Airlangga, penerapan PPKM Mikro juga mampu menurunkan angka kasus aktif di lima provinsi yaitu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Berdasarkan hasil evaluasi PPKM Mikro, Airlangga menyampaikan kepada para kepala daerah akan menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 4 Tahun 2021 terkait penanganan virus corona (Covid-19) yang turut mengatur soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dengan masa perpanjangan dari 23 Februari sampai 8 Maret 2021.

Dengan diperpanjangan pelaksanaan PPKM Mikro maka pemerintah juga akan melakukan penguatan operasional dari pelaksanaan PPKM Mikro di Desa atau Kelurahan. Seperti pemantauan persiapan 3T di tingkat Desa atau Kelurahan sampai dengan RT/RW, penyiapan bantuan beras maupun masker, dan integrasi sistem pemetaan zona resiko tingkat RT dan pelaksanaan 3T.

"Pemerintahan provinsi yang akan mengoordinasikan pemetaan zonasi risiko. Kemudian data penyaluran bantuan dan melaporkan secara berkala dan Satgas pusat dari Satgas daerah," kata Airlangga.

"Pokok pokok perpanjangan tersebut tentu dengan parameter yang telah diterapkan 2 minggu terakhir yaitu tentu untuk kabupaten/kota penerapannya adalah tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, dan tingkat ketersediaan rumah sakit di atas 70%," ujarnya.

Sekedar informasi sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan instruksi Nomor 3 tahun 2021. Aturan itu mengatur tentang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19.

"Pemberlakuan PPKM Mikro mulai berlaku sejak tanggal 9 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari 2021," bunyi Instruksi Mendagri, Senin (8/2).

Adapun PPKM Mikro tersebut diterapkan usai pemerintah menilai bahwa PPKM yang diberlakukan di Jawa-Bali sejak 11 Januari-8 Februari 2021 tak efektif menekan laju penyebaran Covid-19.