Menkes sebut vaksin impor masuk karena tak boleh dimonopoli Biofarma

Merdeka.com - Kasus peredaran vaksin palsu di sejumlah rumah sakit, klinik dan bidan masih terus bergulir. Menteri Kesehatan Nila Moeloek menegaskan pemerintah sebenarnya mempunyai program nasional terkait vaksin.

Dalam program tersebut, dikatakan Nila, vaksin pemerintah disuplai dari PT Biofarma. PT Biofarma dalam hal ini tak diharuskan menyuplai vaksin ke rumah sakit swasta yang memang bisa membeli vaksin impor.

"Sebetulnya kami mempunyai PT Biofarma tapi harus tentu membuka dari luar. Vaksin yang impor itu ada bebarapa dari yang saya ingat, Kanofi, MSD memang beberapa dari impor. Jadi tidak boleh monopoli," kata Nila dalam jumpa pers di Kemenkes Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (19/7).

Dipastikan, isi vaksin impor sama dengan vaksin wajib. Namun, pada vaksin impor memang ada beberapa jenis yang tak ada di program pemerintah.

"Seperti cacar air, tapi bagi orang yang ingin ada yang impor, contoh yang lain itu rabies. Ini contoh kenapa impor itu harus ada," jelasnya.

Sayangnya, Nila tak menjelaskan secara detail berapa banyak rata-rata kebutuhan vaksin di Indonesia setiap tahunnya yang kemudian akan disesuaikan dengan produksi Biofarma.

Namun, dia meyakinkan, vaksin yang diproduksi Biofarma telah diakui di 130 negara.

"Biofarma adalah pabrik vaksin yang diakui di dunia nomor 4. Jadi di dunia ini tidak banyak yang memproduksi vaksin. Saya kira Biofarma dibutuhkan negara-negara untuk mendapatkan vaksin dan kualitasnya terjamin dan tidak mungkin kita melihat Biofarma bagaimana melihat cara vaksin itu dibuat. Mengenai jumlah saya minta tolong pada Biofarma, jumlah ini sesuai dengan analisis (kelahiran) Indonesia," pungkasnya.