Menkes: Vaksinasi Berbayar Merupakan Opsi, Masyarakat Bisa Ambil atau Tidak
Merdeka.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi gotong royong individu atau vaksinasi berbayar merupakan opsi yang disediakan oleh pemerintah. Menurut dia, masyarakat tidak diwajibkan untuk mengikuti program vaksinasi gotong royong berbayar.
"Vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi, apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak. Prinsipnya, pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu," kata Budi dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi, Senin (12/7/2021).
Dia menjelaskan banyak pengusaha-pengusaha yang belum mendapatkan akses program vaksinasi gotong royong melalui jalur Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Sehingga, pemerintah menyediakan program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Siapa yang mendapat bantuan modal UMKM? Mereka adalah mayoritas pedagang kecil yang mendapatkan modal bantuan Rp500 per orang. Beberapa pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan antara lain adalah pedagang gorengan, nasi uduk, minuman, jajanan anak-anak dan para pemilik warung kecil di pinggir jalan.
-
Kenapa negara termiskin kesulitan beli vaksin? Ini terlepas fakta bahwa negara termiskin juga berjuang untuk membeli dan meluncurkan vaksin COVID-19 untuk melawan pandemi.
-
Siapa yang mendorong perusahaan bantu UMKM? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mendorong perusahaan besar mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
"Ada beberapa misalnya, perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil. Itu juga mereka mau mendapatkan akses vaksin gotong royong, tapi belum bisa masuk melalui programnya KADIN," ujar dia.
Selain itu, Budi menyampaikan vaksinasi gotong royong juga membuka kesempatan bagi warga negara asing (WNA) yang sudah tinggal, beraktivitas, dan berusaha lama di Indonesia mendapatkan akses vaksin. Dia memastikan vaksinasi gotong royong individu dimulai saat jumlah vaksin Covid-19 sudah masif.
"Sehingga, benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia. Sehingga opsinya semuanya tersedia," tutur Budi.
Sebelumnya, PT Kimia Farma Tbk menggelar vaksinasi gotong royong individu berbayar mulai Senin, 12 Juli 2021. Adapun vaksin Covid-19 yang akan dipakai dalam pelaksanaan vaksinasi individu ini adalah vaksin Sinopharm.
Harga dari vaksinasi gotong royong berbayar di ini sebesar Rp Rp321.660 per dosis dan harga layanan vaksinasi Rp 117.910 per dosis. Sehingga, total masyarakat harus membayar Rp 439.570 untuk satu kali suntikan vaksin.
Sementara itu, vaksinasi Covid-19 membutuhkan dua kali suntikan vaksin untuk membentuk kekebalan tubuh. Dengan begitu, masyarakat harus merogoh kocek Rp 879.140 untuk dua dosis vaksin Sinopharm.
Namun, Kimia Farma memutuskan untuk menunda layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar. Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar serta pengaturan pendaftaran calon peserta.
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Maxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.
Baca SelengkapnyaMulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca SelengkapnyaMulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Budi menyatakan vaksin cacar monyet masih menyasar kelompok tertentu, seperti penderita HIV.
Baca SelengkapnyaKemnaker memiliki 21 UPT Balai Pelatihan Vokasi yang tersebar di 15 provinsi.
Baca SelengkapnyaVaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai, semua aturan termasuk potongan Tapera tersebut akan dihitung terlebih dahulu.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaUU Kesehatan yang baru disahkan tidak lagi mewajibkan perusahaan mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaCakupan imunisasi PCV pada bayi tahun 2023, yakni sebanyak 139.887 atau 84,48 persen.
Baca SelengkapnyaSyarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda).
Baca Selengkapnya