Menkes: Vaksinasi Covid-19 Tidak akan Dilakukan Sebelum Persetujuan BPOM Keluar
Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, memastikan program vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada Rabu pekan ini. Dia mengonfirmasi, bahwa Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan tersebut.
"Kita akan mulai di hari Rabu, dimulai oleh presiden," kata Budi saat jumpa pers di Kantor Sekretariat Presiden, Jakarta, Senin (11/1/2021).
Dia menyebut persiapan vaksinasi hampir rampung. Namun, menurut dia, vaksin yang sudah bersertifikat halal MUI ini, belum mendapat lampu hijau dari Badan POM. Pemerintah tengah menunggu hasil uji BPOM hingga persetujuan dikeluarkan.
-
Kapan vaksin Mpox mulai digunakan di Indonesia? Pelaksanaan vaksinasi Mpox dengan MVA-BN sudah dilakukan sejak 2023, setelah ditemukannya kasus konfirmasi Mpox di Indonesia.
-
Kenapa vaksin Mpox diizinkan di Indonesia? Penggunaan vaksin Mpox di Indonesia kini telah mendapat persetujuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, yang menunjukkan bahwa vaksin ini aman dan dapat digunakan dalam kondisi darurat kesehatan.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Kapan vaksin kanker Rusia diluncurkan? Lebih dari itu, pemerintah Rusia menyatakan bahwa vaksin ini akan didistribusikan secara gratis kepada pasien mulai awal 2025.
-
Kapan Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Siapa yang mengumumkan penemuan vaksin kanker? Presiden Vladimir Putin mengungkapkan bahwa mereka kini selangkah lebih dekat untuk penemuan vaksin kanker.
"MUI sudah keluar (fatwa halal) BPOM juga akan segera menyusul. Karena pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM. Kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum memang approval itu keluar," yakin Budi.
Budi melanjutkan, program vaksinasi nantinya membutuhkan pengawalan yang cukup ketat. Mulai dari distribusi hingga penyimpanannya. Oleh karena itu, Budi berharap pemerintah daerah dapat berkonsultasi dan secara bersama dengan pusat untuk dapat mengamankan total 426 juta vaksin Covid-19 hingga tersalurkan baik di masyarakat.
"Distribusi vaksin membutuhkan jalur logistik dingin, itu memang lebih kompleks, sangat minta bantuan Pemda dan swasta untuk membantu kalau ada kesulitan menyalurkan 426 juta vaksin sampai ke pelosok mohon bersama," Budi menandasi.
Reporter: M Radityo
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.
Baca SelengkapnyaMuti mengatakan, pemasangan label No Pork No Lard memang berlangsung sejak lama, saat belum diwajibkannya sertifikasi halal oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaRiza menilai, yang harusnya menjadi hal penting di pemerintah yaitu terus fokus mengawal dan mendorong produktivitas UMKM.
Baca SelengkapnyaKebijakan Wajib Halal UMK Ditunda, Menag Sebut Jokowi Berpihak ke Pelaku Usaha Kecil
Baca SelengkapnyaMenurut Zulhas, kebijakan ini diterapkan demi konsumen di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman dan sehat.
Baca SelengkapnyaProgram kewajiban sertifikasi halal tahap pertama berlaku bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong.
Baca SelengkapnyaWapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.
Baca SelengkapnyaPenularan varian JN.1 telah ditemukan di Jakarta dan Batam.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaTeten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM jadi 17 Oktober 2026 mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meneken Perpres ini 4 Agustus 2023.
Baca Selengkapnya