Menkeu sarankan DPR lihat respons masyarakat soal gedung baru

Merdeka.com - Pembicaraan mengenai pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi pernah dibahas antara pimpinan dewan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat awal penyusunan RAPBN 2018. Rencana pembangunan gedung baru juga pernah disampaikan pada 2015. Rencana pembangunan gedung yang masuk dalam proyek penataan kawasan Parlemen itu mendapat sorotan masyarakat sehingga batal dilaksanakan.

"Saya sampaikan kepada pimpinan dewan, dari 2015 itu sudah pernah ada inisiatif menganggarkan. Namun saya sampaikan, selalu reaksi masyarakat sangat meningkat, dan kemudian tidak bisa dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan," kata Sri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).

Sri mengakui, DPR memiliki hak anggaran atau hak budget. Sehingga bisa mengusulkan hal yang dianggap prioritas. Baik berupa aspirasi anggota, daerah hingga soal legislasi di RAPBN. Sehingga, pihaknya memasukkan anggaran pembangunan gedung dalam pagu APBN tahun 2018.

Meski demikian, mantan Direktur Bank Dunia itu mengingatkan DPR untuk siap bertanggungjawab atas opini masyarakat terkait rencana pembangunan gedung baru itu.

"Seperti yang saya sampaikan, kalau masyarakat bereaksi, sebagai wakil rakyat mereka bertanggungjawab untuk mengikuti atau merespon pandangan dari rakyatnya yang diwakili itu," tegasnya.

Jika DPR mengusulkan anggaran pembangunan gedung baru dan sudah dianggarkan, Menkeu tidak ingin proyek tersebut batal dilaksanakan karena ada respons negatif masyarakat. Sebab, dampaknya pada laporan keuangan negara. Jika DPR kembali batal melaksanakan proyek itu maka akan terjadi inefisiensi anggaran dalam belanja negara. Apalagi, jika anggaran yang sudah ditetapkan dan dibatalkan secara politis, kemudian dipakai belanja lain yang tidak termasuk prioritas.

"Makanya saya sampaikan, sebelum menyampaikan ini silakan sampaikan ke masyarakat secara transparan saja bahwa dewan ingin seperti ini dan alasannya ini masyarakat menghendaki gedung baru atau alun-alun baru," ucapnya.

Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan DPR telah mendapatkan alokasi anggaran untuk penataan kawasan Parlemen di APBN 2018. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sekitar Rp 600 miliar dari total anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.

Rencana penataan kawasan itu akan dimulai dengan perencanaan, manajemen konsultan dan konstruksi. Sehingga, penataan kawasan Parlemen yang di dalamnya berisi proyek gedung baru DPR kemungkinan akan dilakukan pada akhir 2018 atau awal tahun 2019.

Selain gedung, DPR juga akan melakukan perencanaan pembangunan alun-alun demokrasi, perpustakaan, museum dan pusat kajian. Keseluruhannya itu masuk dalam proyek penataan kawasan Parlemen. Namun, pembangunan yang menjadi prioritas adalah gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi.

"Jadi untuk anggaran 2018 itu adalah untuk penataan kawasan termasuk gedung di dalamnya, itu sekitar Rp 600 miliar dan itu nantinya akan dimulai dengan perencanaan, apakah untuk tahun 2018," kata Djuned.

Lebih lanjut, Djuned menuturkan, rancangan dan spesifikasi gedung baru DPR itu akan disesuaikan dengan standar bangunan lembaga negara lainnya. Semisal, gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Ruangan-ruangan di lembaga negara lain biasanya memiliki luas 117 meter persegi. Ukuran itu merupakan standar bangunan untuk pejabat negara eselon satu. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011.