Menko Luhut geram dicecar wartawan asing soal peristiwa 1965

Merdeka.com - Menkopolhukam Luhut Pandjaitan menggelar acara 'Coffee Morning' dengan media di Kantornya pagi ini. Dalam acara tersebut, turut dihadiri oleh sejumlah wartawan dari media asing.

Mayoritas wartawan dari media asing terkesan kompak mencecar Luhut Pandjaitan terkait jumlah korban peristiwa tragedi 1965. Luhut menyatakan orang asing tak perlu mencoba mendikte terkait peristiwa 1965 tersebut. Sebab, tak ada sejarah yang mencatat berapa jumlah korban yang tewas dalam peristiwa itu.

Maka dari itulah, pemerintah menggelar Simposium Peristiwa 1965 yang bertujuan untuk mengumpulkan pelbagai informasi terkait peristiwa tersebut.

"Kalau saya boleh pesan keadaan negeri ini sedang tambah bagus. Jangan kita mau digodok dan digoreng orang asing. Kasus 1965 ya kita terbuka dan fair. Jangan Indonesia mau didikte orang lain dan ada pengadilan di Belanda. Kita akan bikin di sini," kata Luhut, Kamis (21/4).

Luhut menjelaskan pemerintah tidak memiliki data akurat tentang berapa jumlah korban yang berjatuhan dalam peristiwa tersebut. Dia menceritakan pula wartawan asing yang kritis terhadap peristiwa 1965 juga tak memiliki data valid saat ia meminta bantuan mencari informasi yang akurat.

"Kami belum ada buktinya. Tapi aduan selalu datang dari bawah, maka kita gelar simposium. Ada yang bilang jumlah meninggal 400 ribu, itu tidak mungkin. Ada yang bilang 80 ribu, juga enggak mungkin. Itu melebih-lebihkan. Saya kira paling hanya 100-200 korban," katanya.

"Kemarin juga ada wartawan asing bilang ke saya tahu jumlahnya. Saya minta buktinya. Mereka bilang dapat dari film di Youtube. Saya tunggu sampai sekarang belum kasih bukti ke saya," katanya menambahkan.

Maka dari itu, Luhut meminta kepada wartawan asing maupun lainnya untuk memberikan informasi yang berdasarkan fakta bukan berdasarkan dari rumor.

"Kalau kasih bukti, tahu di mana kuburan massalnya, saya janji tindaklanjuti. Tapi kalau hanya rumor-rumor, I chase (kejar) you!" tegasnya.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini lalu menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk membuka segala kasus pelanggaran HAM. Sehingga, tak hanya berfokus pada peristiwa 1965.

"Ini berlaku di semua pelanggaran HAM, yang di Papua termasuk juga, total ada 24 pelanggaran HAM, mau kita buka dan investigasi oleh orang Indonesia," tukasnya.