Menko Luhut: Kita Lebih Takut Generasi akan Datang Menjadi Bodoh

Merdeka.com - Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dibukanya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) memiliki tantangan tersendiri. PTM terpaksa kembali dilakukan mengingat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dinilai tidak efektif dan berdampak permanen.

"Saya kira sistem yang dibangun Kementerian Kesehatan dengan Kemendikbud, saya kira sudah paten, sudah bagus. Bahwa ada tantangan di sana sini, yes, tapi kita lebih takut dan ngeri lagi kalau generasi yang akan datang menjadi tidak berpendidikan dan menjadi bodoh," kata Luhut dalam rapat terbatas dikutip youtube Sekretariat Presiden, Selasa (28/9).

Bak operasi militer, Luhut mengatakan calculated risk perlu diperhatikan. "Itu saya kira perlu dihitung dalam operasi militer selalu saya katakan calculated a risk, apa pun yang kita lakukan ini adalah calculated a risk, tentu ada risikonya."

Namun, risiko lebih besar datang jika sekolah tidak kembali dibuka. "Tetapi, sangat lebih besar risikonya kalau sekolah ini tidak jalan, itu merusak generasi kita yang akan datang," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menepis kabar terkait banyaknya sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas menjadi klaster Covid-19. Dia mengklaim pemerintah membeberkan data secara transparan.

"Jadi kalau kemarin banyak diskusi atau beredar hoaks klasternya banyak, sebenarnya enggak demikian. Kami sampaikan datanya secara transparan," katanya dalam siaran virtual, Senin(27/9).

Sementara itu dia menjelaskan pihaknya melakukan beberapa sampling di beberapa sekolah di Jakarta dan Semarang. Ada beberapa sekolah di Jakarta yaitu 80-90 subjek dites. Kemudian di Semarang 258 yang dilakukan pengetatan.

"Masing-masing enggak terlalu banyak mungkin sekitar 15 orang. Beragam hasilnya, positif dan negatifnya," bebernya.

Sebelumnya diketahui beredar informasi adanya klaster penyebaran Covid-19 di sekolah. Informasi beredar sejak sekolah tatap muka diberlakukan. Informasi itu menyebutkan 2,8 persen sekolah sudah menjadi klaster Covid-19.

Sementara itu Cek fakta merdeka.com menelusuri informasi tersebut. Hasilnya, informasi ada klaster Covid-19 di sekolah adalah tidak benar.

Dalam artikel antaranews.com berjudul "2,8 persen sekolah jadi klaster Covid-19 selama PTM adalah miskonsepsi" pada 26 September 2021, dijelaskan bahwa 2,8 persen itu merupakan akumulasi data dari tahun 2020.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Jumeri menerangkan angka 2,8 persen itu bukanlah data klaster Covid-19, tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular Covid-19.

"Jadi 97,2 persen sekolah tidak memiliki warga sekolah yang terinfeksi Covid-19,” ujar Jumeri.

Selain itu, angka 2,8 persen satuan pendidikan dalam narasi itu bukanlah laporan akumulasi dari kurun waktu satu bulan terakhir. Melainkan akumulasi dari 14 bulan terakhir, yaitu sejak Juli 2020.

Narasi yang beredar di masyarakat juga menyatakan penularan Covid-19 terjadi di sekolah. Data tersebut didapatkan dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei dari Kemendikbudristek per 20 September 2021.

Menurut Jumeri, belum tentu penularan Covid-19 terjadi di satuan pendidikan karena sekolah-sekolah tersebut ada yang sudah melaksanakan PTM terbatas dan ada juga yang belum.

Adapun berdasarkan data hasil survei Kemendikbud Ristek per 20 September 2021, tercatat pula ada 7.307 tenaga pendidik dan 15.429 siswa positif Covid-19.

Terkait keterangan tersebut, Jumeri menjelaskan data mengenai 15 ribu siswa dan 7.000 guru positif Covid-19 berasal dari laporan yang disampaikan oleh 46.500 satuan pendidikan yang belum diverifikasi, sehingga masih ditemukan kesalahan.